Cegah PHK PPPK, Mendagri Minta Kepala Daerah Kreatif Cari Pendapatan Baru

JAKARTA, investortrust.id -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah kreatif dalam mengelola anggaran guna mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya ancaman pemberhentian PPPK akibat keterbatasan APBD seharusnya bisa dihindari jika kepala daerah mampu melakukan efisiensi belanja dan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Daerah itu harus melakukan efisiensi belanja-belanja yang lain. Saya khawatir mereka belum melakukan itu. Efisiensi misalnya rapat-rapat, perjalanan dinas, hingga makan minum," kata Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Mendagri menjelaskan, selain melakukan penghematan, kepala daerah memegang peran krusial dalam mencari sumber pendapatan baru di luar Dana Transfer ke Daerah (TKD). Menurutnya, kompetensi seorang pemimpin daerah diuji dari kemampuannya menghidupkan sektor ekonomi tanpa memberatkan masyarakat.

"Itulah gunanya kepala daerah. Kalau cuma kerja rutin dan menghabiskan APBD, semua orang bisa. Tapi bagaimana kepala daerah punya kreativitas, misalnya menghidupkan BUMD agar untung, atau mendorong UMKM agar ekonomi hidup dan menambah PAD," ujarnya.

Tito juga menyoroti digitalisasi sistem perpajakan, seperti pajak restoran, yang jika dikelola dengan sistem yang baik dapat menjadi tambahan amunisi anggaran untuk membiayai gaji PPPK. Terkait aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang membatasi belanja pegawai maksimal 30%, Tito menyebut aturan tersebut baru berlaku penuh pada 1 Januari 2027.

Baca Juga

Kapolri Resmikan Masjid Al-Adzim Polda Riau, Kukuhkan Satgas PHK dan Ojol Kamtibmas

Meski ada celah penyesuaian proporsi belanja melalui koordinasi antarkementerian, ia meminta kepala daerah tidak langsung menyerah dan berharap pada kebijakan tersebut.

"Jangan dulu arahnya ke sana sebelum berusaha. Kita ingin lihat mana kepala daerah yang hebat. Jangan sampai ada yang langsung menyerah begitu saja, itu tandanya tidak kreatif," ucapnya.

Tito juga mengimbau agar PPPK di daerah tidak panik. Pemerintah Pusat akan terus melakukan pemantauan dan menurunkan tim untuk mengecek langsung kondisi keuangan di daerah yang mengaku kesulitan.

"Kami akan turunkan tim untuk mengecek. Jangan sampai ditemukan tidak ada efisiensi, perjalanan dinas tetap rutin, belanja makan minum besar, tapi begitu ada PPPK malah bingung. Itu akan kelihatan oleh kami," tuturnya.