Legislator Desak Pemerintah Segera Manfaatkan Gedung di IKN
JAKARTA, investortrust.id - Anggota Komisi II DPR Deddy Sitorus mendesak pemerintah untuk segera mengutilisasi gedung-gedung perkantoran yang telah berdiri di Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, membiarkan gedung tersebut kosong hanya akan membuang anggaran negara untuk biaya pemeliharaan (maintenance) tanpa memberikan manfaat nyata.
"Bagaimana kita memanfaatkan itu Pak? Tolonglah diskusi dengan Pak Presiden dengan menteri-menteri yang ada supaya kita utilisasi. Jahat kita sama rakyat kalau barang berdiri tidak digunakan, uang dibakar untuk maintenance," kata Deddy dalam rapat kerja Komisi II dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).
Baca Juga
Deddy menilai, tidak masuk akal jika tidak ada instansi yang bersedia menempati fasilitas di IKN. Deddy kemudian menyarankan agar kementerian yang saat ini masih menyewa atau menempati gedung bukan milik pemerintah untuk segera pindah ke Kaltim.
Menurutnya, kemajuan teknologi digital memberi kerja menjadi pebih efektif. Ia mengusulkan agar proses perpindahan dimulai dari level eselon satu atau kedirjenan secara bergiliran.
"Kenapa tidak ke sana saja? Kan kerja sekarang pakai digital. Mungkin bisa dimulai dari salah satu kedirjenan di Kemendagri. Mungkin Pak Tito (Mendagri) mau menjadi pionir. Sayang banget gedung-gedung itu," ucapnya.
Baca Juga
3 Investor Baru Tanam Modal di IKN, Investasi hingga Februari 2026 Jadi Rp 72 Triliun
Politikus PDIP itu mendorong agar pejabat tinggi negara, seperti wakil presiden hingga menteri-menteri terkait, seperti menteri kehutanan, menteri desa, dan menteri transmigrasi untuk mulai berkantor di IKN. Ia pun mengingatkan agar pembangunan IKN dilakukan secara realistis sebagai program jangka panjang (20-30 tahun), bukan proyek yang dipaksakan selesai dalam sekejap layaknya legenda "Bandung Bondowoso".
"Tolong itu dipikirkan supaya kita tidak terus menguras anggaran tapi tidak dimanfaatkan. Itu tidak benar menurut saya. Kalau orang Jakarta tidak ada yang mau memanfaatkan, silakan (masyarakat) Kaltim kalau ada yang mau," tegasnya.