KSPI Soroti Wacana WFH ASN, Berpotensi Ganggu Pelayanan Publik

JAKARTA, investortrust.id – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menyoroti wacana pemerintah terkait penerapan work from home (WFH) satu hari dalam seminggu bagi aparatur sipil negara (ASN).

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai bahwa kebijakan tersebut perlu dikaji secara mendalam, karena berpotensi menimbulkan dampak terhadap pelayanan publik dan dunia usaha.

Menurut Said, sektor pelayanan publik, khususnya di bidang ketenagakerjaan, sangat bergantung pada interaksi langsung. Kebijakan WFH dinilai berisiko menghambat penyelesaian berbagai persoalan yang membutuhkan kehadiran fisik.

Baca Juga

Selain WFH, Prabowo Kaji Pengurangan Hari Kerja untuk Hemat BBM

“Salah satu yang pasti terdampak adalah pelayanan publik. Dalam sektor ketenagakerjaan, misalnya, akan terganggu pelayanan mediasi perselisihan PHK, THR, dan upah. Begitu juga dengan pengawasan terhadap pelaksanaan syarat dan norma kerja di perusahaan. Semua ini tidak bisa dilakukan secara WFH, tetapi harus tatap muka,” ujarnya.

Ia juga menilai kebijakan tersebut tidak relevan dengan kebutuhan operasional sektor industri dan manufaktur yang harus berjalan setiap hari tanpa henti. “Dari sisi perusahaan atau pabrik swasta, tidak mungkin menerapkan WFH karena produksi harus berjalan terus. Jika pelayanan pemerintah ikut terganggu, maka akan berdampak pada proses perizinan, termasuk ekspor-impor dan izin tenaga kerja asing,” ungkapnya.

KSPI dan Partai Buruh juga menilai alasan penghematan anggaran dan bahan bakar minyak (BBM) yang menjadi dasar kebijakan WFH tidak cukup kuat. Said menyebut dampak penghematan dari kebijakan tersebut sangat terbatas.

Baca Juga

Pemerintah Siapkan Skema WFH untuk ASN dan Swasta, Bakal Dimulai Setelah Lebaran

Menurutnya, ASN dapat diarahkan menggunakan transportasi publik sebagai upaya efisiensi tanpa harus mengorbankan kualitas pelayanan. Selain itu, penghematan energi dapat dilakukan melalui pengelolaan penggunaan listrik yang lebih disiplin di lingkungan kerja.

“WFH bagi ASN hanya memberikan pengaruh yang sangat kecil terhadap penghematan anggaran dan BBM. Kalau pemerintah serius ingin melakukan penghematan, seharusnya fokus pada pengurangan anggaran proyek-proyek mercusuar yang tidak berdampak langsung bagi rakyat,” tegasnya.

Said menekankan bahwa kebijakan publik harus mempertimbangkan dampak secara menyeluruh, terutama terhadap pelayanan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Pemerintah diminta tidak terburu-buru mengambil keputusan tanpa kajian komprehensif.

“Kebijakan yang tampak praktis belum tentu menjawab persoalan yang ada. Jangan sampai niat efisiensi justru menimbulkan masalah baru bagi pelayanan publik dan dunia kerja,” pungkasnya.