7 Menteri Bahas Formasi ASN untuk Program Prioritas Prabowo
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap hasil rapat koordinasi lintas kementerian di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Selasa (17/3/2026). Agenda rapat ini membahas penyesuaian formasi aparatur sipil negara (ASN) untuk mendukung program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut arahan Prabowo. Pemerintah diminta mengevaluasi menyeluruh terhadap desain dan postur kepegawaian nasional.
“Hari ini kami berkumpul di Kementerian Pertahanan. Ini adalah rapat tindak lanjut sesuai dengan petunjuk dari Bapak Presiden untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain dan postur kepegawaian kita,” ujar Pras sapaan Prasetyo.
Baca Juga
Hashim Ungkap Presiden Prabowo Nilai Program 3 Juta Rumah 'Lambat', Ini Penyebabnya
Sebanyak tujuh menteri hadir dalam rapat tersebut. Selain Mensesneg Prasetyo Had, hadir juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Kemudian, Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, dan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendiktisainstek) Brian Yuliarto.
Pras, sapaan Prasetyo Hadi menjelaskan, masing-masing kementerian diminta memetakan kebutuhan ASN untuk menjalankan program prioritas. Fokusnya mencakup sektor pendidikan, kesehatan, hingga penguatan sektor kelautan.
Salah satu sorotan utama adalah kebutuhan tenaga kesehatan di daerah. Kemenkes mencatat dari sekitar 10.000 puskesmas, sekitar 4.000 masih kekurangan tenaga medis, terutama dokter gigi.
Di sektor pendidikan, pemerintah juga tengah menghitung ulang kebutuhan tenaga pendidik. Evaluasi mencakup jumlah, distribusi, hingga bidang studi yang dibutuhkan.
Selain itu, Kemenhan akan dilibatkan dalam proses pelatihan ASN. Fasilitas pendidikan milik Kemenhan akan dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan SDM aparatur.
“Pada saat kita memutuskan untuk melakukan rekrutmen, kita minta Kementerian Pertahanan untuk menjalankan pendidikan dan pelatihannya,” kata Pras.
Baca Juga
Pemerintah Gelontorkan Rp 22,8 T untuk THR ASN dan Pensiunan
Meski kebutuhan ASN sudah mulai dipetakan, pemerintah belum menetapkan jumlah rekrutmen tahun ini. Penentuan kuota masih mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.
“Secara umum kebutuhan sudah disampaikan, tetapi kita belum bisa menyampaikan angka detail karena harus mempertimbangkan kondisi fiskal,” ujarnya.
Pemerintah juga mempertimbangkan skema penyesuaian rekrutmen dengan jumlah ASN yang memasuki masa pensiun. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan anggaran sekaligus memastikan program prioritas tetap berjalan.