Kepala Daerah Kembali Kena OTT, Puan Ajak Pemerintah Evaluasi Biaya Politik

JAKARTA, investortrust.id -- Ketua DPR RI Puan Maharani merespons soal maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat kepala daerah. Puan meniai perlu adanya evaluasi menyeluruh antara legislatif dan eksekutif untuk membedah akar permasalahan tersebut.

Puan kemudian menyoroti beberapa faktor pemicu terjadinya korupsi di kalangan kepala daerah, salah satunya mengenai beban finansial dalam kontestasi politik. Ia pun menekankan pentingnya penguatan kesadaran akan akuntabilitas di kalangan pemimpin daerah.

"Dan soal OTT kepala daerah, kita harus sama-sama evaluasi antara DPR dengan pemerintah terkait dengan hal tersebut. Apakah kemudian mungkin biaya politik terlalu mahal, atau kemudian bagaimana memberikan pendidikan akuntabilitas kepada seluruh kepala daerah," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Baca Juga

OTT Bupati Pekalongan, KPK Bawa 11 Orang ke Jakarta dan Sita Mobil

Menurut Puan upaya pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan sistem pengawasan, tetapi juga harus menyentuh sisi kesadaran personal para pejabat publik untuk saling menjaga integritas. Selain itu Puan juga menekankan pentingnya memberikan kesadaran kepada seluruh kepala daerah bahwa akuntabilitas itu penting.

"Bukan hanya untuk pengawasan akuntabilitas, tapi bagaimana kesadaran untuk sama-sama saling menjaga. Jadi memang harus evaluasi ke semua lini terkait dengan hal tersebut," ujarnya.

Terbaru Tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Bengkulu, Senin (9/3/2026). Dalam OTT tersebut, tim satgas menangkap sejumlah pihak. Salah satunya, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari.

OTT terhadap kepala daerah bukan kali ini saja, KPK juga menggelar operasi tangkap tangan terhadap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya pada 10 Desember 2025. Sebelumnya KPK juga menggelar OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid pada 3 November 2025.