Soal Pembatasan Akun di Bawah 16 Tahun, YouTube Bilang Begini

JAKARTA, investortrust.id - YouTube merespons kebijakan pemerintah Indonesia yang membatasi akses akun platform digital bagi pengguna di bawah usia 16 tahun. Platform berbagi video asal Amerika Serikat (AS) itu tengah meninjau regulasi pemerintah untuk memastikan tetap sejalan dengan upaya perlindungan anak.

YouTube menyatakan telah berinvestasi lebih dari satu dekade dalam pengembangan fitur keamanan anak di platformnya. Perusahaan juga menilai pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan anak dan akses pembelajaran digital.

"YouTube merupakan platform berbagi video berkualitas tinggi yang telah berinvestasi selama lebih dari satu dekade dalam aspek keamanan anak," kata perwakilan YouTube saat dihubungi investortrust.id, Senin (9/3/2026).

Baca Juga

Negara Tetangga Indonesia Larang YouTube untuk Remaja Mulai Desember 2025

YouTube menambahkan, pihaknya sedang meninjau regulasi baru tersebut agar sejalan dengan tujuan perusahaan dalam memberdayakan orang tua serta menjaga akses pembelajaran bagi masyarakat Indonesia. Perusahaan juga akan terus menjalin komunikasi dengan pemerintah.

"Kami akan terus menjalin komunikasi yang konstruktif dengan pemerintah dan tetap berkomitmen untuk melindungi generasi muda di dunia digital, bukan menjauhkan mereka darinya,” jelas YouTube.

Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas. Aturan tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai regulasi teknis pelaksanaannya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Viada Hafid mengakui penerapan kebijakan ini kemungkinan menimbulkan ketidaknyamanan pada tahap awal. Namun pemerintah menilai langkah tersebut diperlukan di tengah meningkatnya risiko terhadap anak di ruang digital.

Baca Juga

PP Tunas Resmi Berlaku, Akses Medsos Anak di Bawah 16 Tahun Mulai Dibatasi

“Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal. Anak-anak mungkin mengeluh dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan tersebut,” ujar dia.

Meski demikian, pemerintah tetap meyakini kebijakan ini penting untuk melindungi masa depan anak-anak Indonesia di era digital. Regulasi tersebut diharapkan dapat menciptakan ruang digital yang lebih aman.

“Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita,” tegas Meutya.