PKP Siapkan Proyek Rusun Subsidi di Depok, Target Land Clearing 6 Bulan

DEPOK, investortrust.id — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan pembangunan rumah susun (rusun) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Depok, Jawa Barat. Pemerintah menargetkan proses pembersihan lahan atau land clearing dapat dilakukan dalam waktu enam bulan ke depan, tepatnya September 2026.

Mulanya, Menteri PKP Maruarar Sirait menanyakan langsung kesiapan pembersihan lahan dan tahap peletakan batu pertama (groundbreaking) kepada pejabat terkait saat meninjau lokasi lahan milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

“Lihat dong Meikarta, Januari kita datengin, bulan lalu (Februari) land clearing, Maret sudah groundbreaking. Jadi, dua pertanyaan saya. Kapan siap land clearing dan groundbreaking?” kata Ara, sapaan Maruarar Sirait, di Depok, Jawa Barat, Sabtu (7/3/2026).

Inspektur Jenderal Kementerian Komdigi, Arief Tri Hardiyanto menyampaikan, proses pembersihan lahan ditargetkan dapat dilakukan dalam waktu sekitar enam bulan.

“Kita secepatnya, mungkin setengah tahun atau enam bulan,” ujarnya.

Baca Juga

Sasar MBR Bandung, Pemerintah Bangun 1.208 Unit Rusun 20 Lantai

Menanggapi hal itu, Maruarar meminta komitmen agar target tersebut benar-benar dipenuhi.

“Jadi janjinya bulan 6 (Juni) atau enam bulan dari sekarang? Janjinya enam bulan? Oke, enam bulan ya, itu janji adalah utang ya. Tolong semangat ya biar cepat. Presiden saja cepat, Gubernur Jawa Barat saja cepat, Bupati/Wali Kota saja cepat, Bu Menteri Komdigi kerjanya juga cepat,” tegas dia.

Lahan yang direncanakan untuk pembangunan rusun berada di Jalan Raya KSU, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Lahan tersebut merupakan milik Komdigi dan Radio Republik Indonesia (RRI) yang berada dalam satu sertifikat. Luas lahan milik Komdigi sekitar 30,086 hektare (ha), sedangkan lahan milik RRI sekitar 14,97 ha.

Namun, sebagian lahan tersebut sempat mengalami sengketa. Pada beberapa area telah berdiri rumah warga yang membeli atau menyewa lahan dari pihak ketiga yang mengklaim sebagai ahli waris.

Total lahan Komdigi yang telah terbangun sekitar 5,38 ha dan lahan RRI sekitar 5,35 ha. Di lokasi tersebut juga terdapat bangunan kantor Subgar 0508/Depok (TNI AD) di lahan RRI serta tower pemancar dan bangunan RRI di lahan Komdigi.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah menyebut, proses pembersihan lahan belum dapat dilakukan sebelumnya karena adanya sengketa serta penolakan dari warga sekitar.

Terkait hal itu, Menteri Ara menilai pemerintah tidak boleh kalah dengan aksi premanisme dalam proses penertiban lahan.

"Masa negara kalah sama preman? Kalau enggak berani, saya yang mengambil alih saja. Ini enggak boleh kalah sama preman soalnya banyak rakyat yang membutuhkan. Ini ada polisi, TNI, bisa bantu,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Sekretariat Jenderal Komdigi, Yustina Dwi Ratna mengatakan sekitar 10 hektare lahan saat ini telah dihuni warga dengan total 218 kepala keluarga (KK).

“10 hektare sih yang sudah berpenghuni. Cuma kalau dari jumlah KK tuh 218 kepala keluarga,” papar dia.

Dikatakan Yustina, pemerintah akan mengupayakan penanganan secara humanis karena sebagian warga merupakan korban penipuan dari pihak ketiga yang mengklaim kepemilikan lahan.

"Karena dia (warga setempat) juga korban penipuan. Siapa tahu mereka juga diberikan kesempatan atau nanti bisa memiliki rusun. Nanti bisa didata,” katanya.

Yustina menambahkan, pemanfaatan lahan tersebut untuk proyek rusun MBR juga sejalan dengan program 3 Juta rumah Presiden Prabowo Subianto, mengingat lahan tersebut belum memiliki rencana pemanfaatan yang jelas sejak konflik dengan Rudi Samin, mantan Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kota Depok.

“Kita enggak punya rencana utilisasi yang baik. Lalu untuk kemanfaatan pemeliharaan lahan juga kami masih berkendala dengan efisiensi anggaran. Ketika kita tahu ada program 3 Juta rumah, apakah ini bisa di-include-kan daripada idle lah,” ujarnya.

Baca Juga

Kementerian PKP Bangun Rusun TNI AL di Surabaya Senilai Rp 43 Miliar

Proyek rusun subsidi Depok ini direncanakan memiliki luas lahan sekitar 45,06 ha. Secara detail, lahan yang dimiliki Komdigi sudah terpakai sekitar 5,38 ha dari total 30,086 ha. Sedangkan, lahan milik RRI telah terpakai 5,35 ha dari total 14,97 ha.

Kawasan ini berbatasan dengan Sungai Ciliwung di bagian barat, Bella Casa Residence (utara), dan Grand Depok City (selatan dan timur).

Rusun MBR ini juga dekat dengan transportasi umum seperti Stasiun Depok Lama sekitar 8 menit menggunakan sepeda motor atau mobil, Terminal Depok Margonda (12 menit), dan pintu Tol Margonda (13 menit).