Pigai: Orang yang Mau Meniadakan Program MBG Menentang HAM

JAKARTA, investortrust.id -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai pihak-pihak yang ingin meniadakan program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Merah Putih merupakan pihak yang menentang HAM. Hal itu disampaikan Pigai saat menanggapi kritikan BEM Universitas Gadjah Mada (BEM) terhadap program MBG.

"Orang yang mau meniadakan program-program tersebut seperti makan bergizi gratis, cek kesehatan, pendidikan, sekolah rakyat, dan koperasi merah putih adalah orang yang menentang hak asasi manusia," kata Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jumat (21/2/2026).

Menurutnya berbagai program tersebut sejalan dan seirama dengan HAM. Oleh karena itu dirinya tak mempersoalkan jika kritik yang disampaikan bertujuan untuk membantu memperbaiki program tersebut.

"Kalau kritik itu dalam rangka perbaikan boleh, kritik untuk memperbaiki agar pelayanannya maksimal, itu boleh. Tapi menentang dan mau meniadakan program-program hak atas sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan, adalah orang yang menentang HAM," tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa Program MBG, pendidikan gratis, dan kesehatan gratis bagi anak-anak kecil merupakan permintaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNICEF. Oleh karena itu, tidak bisa meminta UNICEF atau PBB untuk menghentikan program ini.

Baca Juga

Menteri HAM Ingatkan Prinsip Saling Hormati Selama Ramadan, Minta Tak Ada 'Sweeping' Warung Makan

"Anda meminta UNICEF menghentikan, tidak mungkin karena itu keinginan PBB, sejalan dengan PBB," ucapnya.

Ia menambahkan, apalagi jika dalam kritiknya berbagai program tersebut dikaitkan dengan Pemilu 2029. Pigai menilai hal tersebut sama saja menentang orang kecil.

"Maaf ya, ketika program-program yang baik ini diarahkan ke isu pemilu, maka menurut saya itu adalah tindakan menentang orang kecil. Itu orang jahat, orang yang tidak punya nurani orang yang tidak punya hati bagi rakyat miskin yang ada di depan mata, mereka yang menderita, lapar, dan susah periksa kesehatan. jahat menurut saya, tidak beretika, dan tidak bermoral," ujarnya.

Menurutnya negara memiliki kewajiban untuk memberi jaminan kebutuhan hidup atas sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kewajiban negara dinilai tidak ada hubungannya dengan politik.

Terkait teror yang dialami Ketua BEM UGM, Pigai menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan teror. Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipakai oleh penguasa untuk membungkam kebebasan berpendapat penduduk Indonesia.

"Saya pastikan teror itu tidak mungkin dari pemerintah. Tapi kalau ada rekayasa sendiri atau pihak lain yang melakukan teror, itu urusan polisi," ungkapnya.