Gandeng JCG dan UNODC, Bakamla Gelar Latihan Bersama MPA
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Indonesia menggelar pelatihan pengoperasian Maritime Patrol Aircraft (MPA) berbasis teknologi modern. Latihan ini merupakan kolaborasi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Japan Coast Guard (JCG), serta United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).
Pelatihan difokuskan pada pengenalan sistem radar dan sensor pengindraan udara Gulfstream LAJ500 milik Jepang. Terdapat enam personel Bakamla, serta masing-masing dua dari Filipina dan Malaysia, mengikuti praktik terbang di wilayah Selat Sunda.
Deputi Opsla Bakamla Laksda TNI Eko Wahjono mengatakan pelatihan ini masih bersifat teknis dan pengenalan alat. “Anggota kita khususnya Bakamla itu belum mengenal peralatan modern ini, jadi sekarang pengenalan dulu,” ujarnya di Jakarta, Kamis (19/2/2025).
Ia menambahkan kerja sama ini penting karena negara-negara peserta berbagi perbatasan dan tantangan keamanan yang sama. Teknologi MPA dinilai mampu menjadi alat efektif untuk deteksi dini kejahatan maritim.
Perwakilan UNODC Stephen Young menjelaskan pelatihan ini merupakan bagian dari Global Maritime Crime Program. “Dengan saling berbagi pengalaman dan informasi diharapkan dapat menaikan keamanan dan juga mengurangi kriminalitas di laut,” katanya.
Baca Juga
Lebih lanjut, MPA memungkinkan integrasi data dari udara dengan sistem radar darat National Maritime Surveillance System (NMSS). Nantinya data posisi kapal dari udara dapat langsung dikirim ke pusat komando untuk mempercepat respons.
Eko menegaskan radar darat NMSS yang sedang dibangun belum melibatkan Jepang. Namun ke depan data dari pesawat MPA akan memperkuat akurasi sistem pengawasan nasional.
Superintendent Japan Coast Guard Takahashi Toru juga menekankan keunggulan kecepatan pesawat. “Kecepatan 900 km per jam sangat penting untuk mendapatkan data lokasi kapal secara cepat,” ujarnya.
Kolaborasi multinasional ini diharapkan menjadi fondasi kerja sama jangka panjang di bidang keamanan laut. Integrasi teknologi Jepang dan pertukaran informasi menjadi kunci menghadapi kejahatan lintas batas di kawasan.
