Program Rice Cooker Gratis Dikritik, DPR Minta Dirjen Gatrik Dicopot
JAKARTA, investortrust.id - Komisi VII DPR mengkritik program pembagian alat masak listrik (AML) atau rice cooker gratis yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pasalnya, program tersebut dianggap punya banyak persoalan.
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Nasir, mengkritik soal komunikasi manajemen yang dibangun Kementerian ESDM dalam penyaluran rice cooker gratis ini. Kementerian ESDM disebut tidak memiliki penanggung jawab langsung di lapangan yang mengoordinasikan distribusi tersebut.
“Tidak ada orang yang bertanggung jawab tentang regulasi anggaran ini. Harus kita didampingi oleh kementerian sampai barang ini ke tangan masyarakat,” kata Muhammad Nasir dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM, Senin (25/3/2024).
Baca Juga
Maka dari itu, Nasir pun menyarankan untuk mengaudit program AML oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia pasalnya menginginkan kejelasan di mana letak tanggung jawab dan regulasi anggaran yang disiapkan negara untuk kepentingan masyarakat tersebut.
Lebih lanjut, Nasir juga meminta agar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman Hutajulu, dicopot dari jabatannya karena sudah dinilai gagal dalam menjalankan program. Nasir bahkan menyebut program AML atau pembagian rice cooker gratis ini sebagai proyek abal-abal.
“Melalui forum ini Dirjen ini harus diganti karena gak bisa jalankan regulasi anggaran. Anda buat anggaran main-main karena ini uang negara. Jangan main-main,” tegas Nasir.
Sebagai informasi, total pagu anggaran penyediaan rice cooker gratis ini sebesar Rp 322,5 miliar. Namun, yang terealisasi hanya Rp 176,06 miliar, sehingga menyisakan anggaran Rp 146,44 miliar.
Jisman menyebutkan, program tersebut sejatinya memiliki target untuk membagikan 500.000 unit rice cooker. Namun, yang baru terealisasi adalah 342.621 unit atau 68,5%.