Negara Pastikan Pers Tetap Hidup sebagai Suluh Bangsa

Serang, Investortrust.id — Negara memastikan pers nasional tetap hidup sehat dan menjalankan perannya sebagai suluh bangsa di tengah perubahan masyarakat yang dipacu teknologi digital. Di tengah gempuran media sosial, algoritma, dan kecerdasan artifisial (AI) yang kini menentukan arus informasi populer, pers dituntut bekerja semakin profesional, menjaga akurasi, verifikasi, dan kredibilitas. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan hidup media massa nasional.

“Negara membutuhkan pers yang sehat dan bermartabat agar tetap mampu menjalankan perannya sebagai suluh bangsa,” kata Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar saat memberikan sambutan pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten, Senin (9/2/2026).

Baca Juga

Gubernur Banten Sebut Pers Sehat Jadi Fondasi Ekonomi Berdaulat

Muhaimin menyampaikan sambutan tersebut mewakili Presiden Prabowo Subianto yang berhalangan hadir. HPN 2026 mengangkat tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat.” Acara tersebut turut dihadiri Ketua MPR Ahmad Muzani, Menkomdigi Meutya Hafid, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, sejumlah wakil menteri, Gubernur Banten Andra Soni, pimpinan lembaga negara, Dewan Pers, pimpinan organisasi pers, serta ratusan insan pers dari seluruh Indonesia.

Muhaimin menegaskan, agar tetap menjadi suluh bangsa dan rujukan publik, pers nasional harus bekerja secara profesional dengan melakukan verifikasi ketat sebelum memublikasikan berita. Menurutnya, masyarakat jauh lebih membutuhkan akurasi dan kejujuran informasi dibandingkan kecepatan semata.

Ia mengingatkan, arah kehidupan bangsa tidak boleh ditentukan oleh algoritma dan sistem kecerdasan artifisial, melainkan oleh media massa yang bekerja dengan nurani dan tanggung jawab sejarah.

“Jurnalisme tidak pernah netral dalam dampaknya terhadap peradaban. Ia bisa menjadi motor perubahan, membuka kabut yang membingungkan arah,” ujarnya.

Menurut Muhaimin, kepentingan bangsa sangat bergantung pada bagaimana pers bekerja, menjaga nuraninya, dan memaknai tanggung jawab sejarahnya di tengah arus teknologi yang semakin cepat. Pers yang hanya mengandalkan kecepatan dan kecanggihan teknologi tanpa berbasis pada kualitas dan mutu akan kehilangan maknanya. Tanpa sentuhan manusia, jurnalisme berisiko kehilangan empati. Tanpa verifikasi dan etika, jurnalisme hanya akan melahirkan berita-berita semu dan menjauh dari publiknya sendiri.

“Rakyat tidak hanya memerlukan informasi yang cepat, tetapi informasi yang akurat, jujur, dan membawa arah kebaikan,” kata Muhaimin.

Ia menegaskan bahwa teknologi digital dan AI tidak boleh mendesak, apalagi merusak nilai-nilai jurnalisme. Teknologi harus menjadi alat bantu, bukan pengendali ekonomi dan arah pemberitaan media massa.

Tantangan Pers Makin Kompleks

Muhaimin mengingatkan, Indonesia kini menjadi salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Sebanyak sekitar 229 juta penduduk atau sekitar 80% dari total penduduk Indonesia telah terhubung dengan internet, dengan waktu akses media sosial hampir tiga jam per hari.

Kondisi tersebut membuat masa depan ekonomi, stabilitas sosial, bahkan kohesi kebangsaan sangat dipengaruhi oleh sentimen media dan kualitas informasi yang dikonsumsi publik.

“Karena itulah bangsa ini membutuhkan pers yang sehat dan bermanfaat. Pers yang sehat bukan hanya soal kebebasan dan profesionalisme, tetapi juga keberlanjutan ekosistemnya dan keadilan ekonomi,” ujarnya.

Muhaimin mengakui, insan pers saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Di satu sisi, tuntutan menghadirkan jurnalisme berkualitas semakin tinggi. Di sisi lain, persoalan insentif ekonomi dan model bisnis media masih menjadi pekerjaan besar.

Tantangan tersebut kian kompleks dengan hadirnya platform digital dan AI, yang membuat kompetisi tidak lagi sekadar antarperusahaan media, tetapi juga antarplatform, antar-model bisnis, bahkan antar-pola konsumsi audiens yang semakin terfragmentasi.

“Pemerintah berkomitmen memastikan media massa tetap mendapatkan keadilan dalam rantai ekonomi digital, sehingga jurnalisme berkualitas dapat terus hidup dan menopang demokrasi,” tegas Muhaimin.

Ia menegaskan, negara tidak akan membiarkan pers berjalan sendirian. Upaya perlindungan dan penguatan ekosistem pers akan terus dilakukan, sebagaimana praktik di negara-negara maju.

Pers sebagai Penjernih Informasi

Di tengah banjir informasi dan maraknya konten tidak berkualitas, Muhaimin menilai pers justru harus hadir sebagai penjernih informasi, bukan penambah kebisingan

"Pers harus mendorong ekosistem informasi yang edukatif, inspiratif, dan memberdayakan,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh insan pers untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam mengedukasi publik dan menyampaikan program-program prioritas nasional, seperti sekolah rakyat, makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih, yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat dan berdampak jangka panjang bagi bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin menegaskan kembali setidaknya tiga peran strategis pers Indonesia ke depan. Pertama, pers sebagai sarana edukasi publik yang membumi, mencerdaskan, dan menumbuhkan daya kritis masyarakat. Kedua, pers yang menjunjung tinggi norma dan etika di ruang digital melalui pemberitaan yang konsisten, bertanggung jawab, dan berintegritas. Ketiga, pers yang melindungi, bukan melukai, dengan menjaga kerahasiaan data pribadi serta menghindari sensasi yang merusak martabat manusia.

“Kolaborasi antara pemerintah, industri media, dan masyarakat harus terus diperkuat. Hanya dengan kolaborasi yang sehat, transformasi digital dapat memberi manfaat nyata bagi publik,” ujarnya.

Baca Juga

HPN 2026, Menko Muhaimin: Jurnalisme Tidak Boleh Kalah oleh Algoritma

Muhaimin optimistis, dengan ekosistem pers yang kuat, beretika, dan berkelanjutan, Indonesia mampu melangkah menuju kedaulatan jurnalisme sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045. Ia menutup sambutan dengan menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh insan pers, Dewan Pers, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Pemerintah Provinsi Banten, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras menyukseskan puncak peringatan Hari Pers Nasional 2026.

“Media dan republik bisa bangkit dan jatuh bersama. Mari kita pilih jalan untuk bangkit bersama-sama,” kata Muhaimin.