MBG: Pengamatan di Kota Kecil dan Esensi Kritik atas Kebijakan

Oleh Ignasius Iryanto Djou *)

INVESTORTRUST -- Di awal minggu pertama tahun 2026, setelah sehari penuh ikuti debat pro-kontra di suatu media online tentang program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo, saya berkesempatan menghadiri ibadah Nataru dari satu tim Dapur MBG- salah satu dapur (SPPG) di kota Maumere.

Mengalami interaksi tim, menikmati hidangannya, dan mengobrol dengan pengelola dan penasihat serta pembimbing spiritual tim, saya mendapat kesan kuat bahwa tim SPPG di kota kecil ini profesional, taat prosedur (SOP, Standard Operating Procedures), dan tidak serakah. Tentu ada alasan mengapa saya mendapatkan kesan demikian.

Pemilik dapur ini sebelumnya memiliki usaha catering yang relatif besar di kotanya sehingga telah berpengalaman melayani penyediaan makanan dengan jumlah pengunjung ratusan hingga ribuan. Artinya tim ini sudah lama memiliki SDM yang berpengalaman menangani makanan untuk pelanggan dengan jumlah besar. Ketika mendaftar untuk mengelola dapur MBG, pemiliknya tinggal menempatkan tim inti cateringnya sebagai tim inti dapur. Karena jumlah user MBG-nya besar, tim inti ini diperkuat dengan puluhan “relawan berbayar” yang bekerja dengan bimbingan dan supervisi tim inti catering tadi.

Tim ini lalu diperkuat dengan personal bersertifikat negara untuk menangani masalah gizi, kepala dapurnya dilatih sehingga memiliki sertifikat resmi sebagai pemimpin juru masak. Begitu juga tim keuangan dan tim pajaknya ditangani oleh yang mengerti dan berpengalaman dalam bidang itu.

Tim juga dipecah dalam dua shift sehingga proses persiapan dan pengantaran makanan bisa berjalan secara kontinu. Pemasok bahan makanan seperti daging, sayuran dan buah juga ditangani khusus dengan hubungan interpersonal selain relasi bisnis. Ini gambaran mengapa saya berani mengatakan tim ini profesional.

Dapur ini pun pernah ditimpa isu miring mengenai kondisi makanan, yang ternyata adalah fitnah. Ini kemudian dihadapi dengan jiwa besar dengan membuka proses yang ada sehingga isu miring itu hilang dengan sendirinya. Pengelolanya berharap jika ada komplain, langsung disampaikan ke mereka oleh pihak yang memiliki otoritas, yang tentu saja berhak untuk sidak ke dapur mereka. Mereka siap menerima inspeksi kapan saja. Itu lebih baik daripada menelan fitnah yang disampaikan secara tidak bertanggung jawab lewat sosmed sehingga merugikan seluruh program secara nasional.

Taat SOP

Saya diinfokan oleh pengelolanya bahwa tim MBG di pusat mewajibkan seluruh dapur yang bekerja menaati SOP yang telah ditetapkan. Saya belum pernah melihat dokumennya, tentu saja. Namun pengelola dapur ini menjelaskan beberapa hal yang disebut sebagai SOP dari pusat.

Ibadah bersama awal tahun ini pun adalah SOP dari pusat.

Anggota tim harus plural, di Flores tim jangan hanya yang katolik, libatkan juga para waria. Ada bagian makanan yang juga diserahkan untuk mendukung program dinas Kesehatan di Posyandu, bahkan juga harus melayani para ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) di wilayah tersebut. Semua itu diatur dalam SOP dari pusat, begitu saya dijelaskan oleh pemimpin dapur MBG ini.

Dan seluruhnya mereka taati. Saya melihat ada waria, ibu-ibu muslim dan aktivis yang melayani ODGJ di Maumere, hadir dalam acara malam itu. Dijelaskan, setelah liburan ini, tanggal 8 Januari 2026 adalah hari pertama dapur akan mulai melayani sekolah dan sudah ada petunjuk agar di tanggal 8 itu dihidangkan makanan lokal. Kelihatannya dapur ini pun siap mentaatinya.

Tidak Serakah

Ketika memasuki bulan kedua, pengelola dapur ini mendapat tawaran untuk membuka dapur kedua bahkan ketiga. Jika tujuannya profit semata, tentu tawaran itu langsung diterima sebagaimana kita lihat di banyak tempat di negeri ini. Bahkan yang tidak memiliki pengalaman sebelumnya, nekat membuka banyak dapur dibawah satu Lembaga yang sama pemiliknya, umumnya yang berafiliasi politis dengan pusat kekuasaan.

Namun dengan pertimbangan yang arif, tawaran itu ditolak. Salah satu penasihatnya yang merupakan seorang Romo, menjelaskan alasan penolakan itu.

Belum saatnya membuka dapur baru. Saat ini tim inti dapur pertama adalah tim yang menjalankan bisnis catering sebelumnya. Untuk dapur MBG, tim inti catering ini diperkuat dengan tambahan relawan untuk masing-masing tugas serta personal yang memiliki sertifikat ahli gizi yang menjadi kepala bidang gizinya. Kepala masaknya dilatih oleh lembaga pemerintah sehingga mendapat sertifikasi kepala masak. Tim juga dilengkapi oleh seorang akuntan dan pajak, serta jaringan dengan supplier buah, daging dn sayuran. Suatu tim yang cukup lengkap.

Menerima tawaran membuka dapur kedua memiliki resiko gagal karena tantangan terberatnya justru adalah kesiapan tim.

Ibu Siska sebagai pengelola tidak mau ada dapurnya yang dikelola secara amatir karena tim yang belum sempat disiapkan secara baik pasti akan bekerja amatir. Tentu dia juga ingin menambah satu dapur lagi dan strateginya sudah jelas ada dalam perencanaannya. Dibutuhkan waktu minimal satu tahun untuk membuktikan soliditas dan profesionalitas tim dapur pertama ini sebelum tim ini bisa dipecah menjadi dua tim yang bisa menjadi inti dari dua dapur nanti. Sikap seperti ini hanya mungkin datang dari sikap yang tidak serakah dan juga yang menempatkan tanggung jawab atas suksesnya pengelolaan diatas yang lain.

Ketika ditanya bagaimana dengan pendanaan dari pemerintah? Umumnya lancar walau kadang terjadi keterlambatan pembayaran. Untuk kondisi itu, Ibu Siska harus siap dan rela untuk self financing dulu dari dana sendiri karena yakin bahwa pasti akan dibayar Kembali oleh pemerintah.

Refleksi atas Kritik

Program MBG ini mendapat sorotan kritis secara menyeluruh, mulai dari desain awal kebijakan hingga fase implementasinya. Bagi penulis, kritik utama pada desain dari pusat adalah dipaksakannya pola yang sama untuk seluruh Indonesia. Ini kesalahan fatal, repetisi dari uniformitas ala Orde Baru.

Negara Kepulauan yang luas seperti Indonesia ini tidak bisa melakukan penyeragaman pola program yang sama untuk seluruh wilayah. Mesti dibuka ruang inovasi yang berbasiskan kondisi lokal daerah. Itu kritik pertama dan utama sebenarnya.

Hal lain adalah kritik atas skala prioritas program. Apakah MBG ini sangat urgen sehingga mendapatkan skala prioritas utama dari Kabinet Merah Putih ini, dibandingkan dengan subsidi atas biaya sekolah, pendirian BLK yang berfungsi untuk mengoptimalkan peluang kebutuhan tenaga middle skill di seluruh dunia dengan memanfaatkan bonus demografi kita sekaligus meningkatkan penerimaan devisa?

Bahkan ada opini yang mengatakan biaya satu hari prpgram MBG bisa membiayai uang kuliah mahasiswa ITB satu angkatan hingga lulus. Ini sekali lagi soal skala prioritas. Keputusannya ada di tangan Presiden.

Krtitik di fase implementasi muncul karena berbagai masalah yang timbul di lapangan yang sumbernya sebenarnya sama: tidak profesionalnya para pengelola di lapangan. Pengamatan cepat yang dipaparkan disini menunjukkan tetap ada unit SPPG bahkan di kota kecil dan terpencil seperti Maumere yang menjalankan tugasnya sebagai dapur MBG secara profesional dan bertanggung jawab.

Satu catatan tambahan di fase implementasi adalah bahwa penulis tidak pernah mendengar ada pengukuran baseline data siswa di fase awal, sehingga dampak program ini bisa diukur dengan pengukuran variabel yang sama setelah tahun tahun implementasi. Jika sasarannya adalah tingkat kesehatan, berat badan, dan level IQ, maka 3 variabel itu yang diukur di tahap awal.

Ini catatan kristis saya untuk fase implementasi. Tanpa pengukuran itu biaya ratusan triliun yang keluar ini tidak bisa dideteksi level keberhasilannya. Yang nanti ada, sangat mungkin hanyalah klaim keberhasilan tanpa data.

Semoga pengamatan dan refleksi ini bisa menjadi inspirasi berbagai dapur yang lain, selama program ini masih dijalankan dengan pola yang sama dan seragam seperti ini sambil berharap pemerintah pusat melepaskan kewajiban pola yang uniform dan memberikan keluwesasn pada daerah untuk menentukan pola yang sesuai. Apakah tetap dengan dapur dapur khusus, atau diserahkan ke sekolah, atau bahkan diserahkan ke keluarga masing masing. Itu prinsip subsidiaritas dalam politik dan kebijakan publik.

Salam dari Maumere Nusa Bunga.

*) Dr Ignasius Iryanto Djou: Wakil Direktur Operasional Politeknik Cristo Re