KPK Gelar 11 OTT dan Jerat 118 Tersangka Korupsi Sepanjang 2025
JAKARTA, investortrust.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melancarkan 11 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang 2025 ini. Terakhir, KPK diketahui melancarkan tiga OTT dalam dua hari, Rabu (17/12/2025) dan Kamis (18/12/2025) di tiga daerah berbeda.
Salah satunya OTT terhadap Bupati Bekasi Ade Kuswara bersama ayahnya HM Kunang.
“Ada 11 penangkapan para terduga pelaku tindak pidana korupsi, atau yang lazim dikenal di masyarakat dengan sebutan OTT, yang KPK lakukan tahun ini,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dalam konferensi pers kinerja KPK 2025, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (22/12/2025).
Baca Juga
KPK Tetapkan Kajari Hulu Sungai Utara sebagai Tersangka Kasus Pemerasan
Belasan OTT yang dilancarkan KPK sepanjang 2025 membongkar praktik sistematis di sektor-sektor yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Beberapa di antaranya, layanan kesehatan, pekerjaan umum, hingga jual beli jabatan,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat memaparkan kinerja bidang penindakan di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (22/12).
Secara total KPK menetapkan 118 orang sebagai tersangka korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan selama tahun 2025 atau hingga 22 Desember 2025, melakukan 11 operasi tangkap tangan (OTT) dan menetapkan 118 tersangka.
Menurut Fitroh, 11 OTT yang dilakukan KPK tersebut mengungkapkan praktik dugaan korupsi yang sistematis, terutama di sektor pemerintahan untuk kepentingan publik seperti layanan kesehatan, jual beli jabatan, pengelolaan kawasan hutan, penempatan tenaga kerja asing (TKA), hingga penanganan perkara.
"KPK memperkuat penindakan bukan demi angka, melainkan rasa keadilan bagi masyarakat karena setiap penindakan membuka jalan bagi perbaikan sistem," katanya.
Secara total, KPK menetapkan 118 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi sepanjang 2025.
"Dari penindakan, selama satu tahun ini, KPK menetapkan 118 tersangka dan memproses ratusan perkara," katanya.
Fitroh mengatakan, banyak kasus berawal dari keberanian masyarakat dalam melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Hal itu, katanya, menjadi sumber energi bagi KPK. Tak hanya membekuk dan menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi, KPK juga memulihkan aset negara mencapai Rp1,53 triliun.
"Angka tersebut menjadi angka tertinggi di lima tahun terakhir ini," katanya
Sepanjang 2025, KPK tercatat melakukan 69 penyelidikan dan 110 penyidikan. Kemudian, terdapat 112 perkara yang dalam tahap penuntutan, 73 perkara berstatus inkracht atau berkekuatan hukum tetap, dan terdapat 75 perkara yang telah dieksekusi.
Selain itu, KPK menyerahterimakan barang rampasan negara kepada. PT Taspen (Persero) berupa uang tunai sejumlah Rp 883 millar yang ditransfer ke rekening Giro THT Taspen dan enam unit efek atau surat berharga yang telah dipindahkan ke rekening efek PT Taspen. Uang tunai dan enam unit efek itu berasal dari kasus dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen.
Dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara, Fitroh memaparkan, terdapat sekitar 1.500 warga ikut serta dalam lelang barang rampasan negara. Capaian itu tentu menjadi bukti publik ingin mengambil kembali hak mereka
Baca Juga
Kena OTT KPK, Bupati Bekasi dan Ayahnya Jadi Tersangka Suap Ijon Proyek
"Bagi KPK, penindakan bukan lah akhir. Temuan, dan pembelajaran dari penindakan jadi dasar penting untuk mendorong perbaikan sistem, tata kelola, dan pengawasan, agar praktik korupsi yang sama tidak kembali berulang," paparnya.
Berikut 11 OTT yang dilancarkan KPK sepanjang 2025:
- OTT anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan pada Maret 2025,
- OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut pada Juni 2025,
- OTT terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pada 7-8 Agustus 2025,
- OTT terkait kasus suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan pada 13 Agustus 2025,
- OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer
- OTT terhadap Gubernur Riau, Abdul Wahid, mengenai dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau pada 3 November 2025,
- OTT terhadap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, terkait kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di RSUD dr. Harjono Ponorogo, dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo pada 7 November 2025,
- OTT Bupati Lampung Tengah, Lampung, Ardito Wijaya, terkait kasus dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah pada 9-10 Desember 2025,
- OTT terhadap jaksa Kejati Banten, dua pengacara, dan enam orang pihak swasta pada 17-18 Desember 2025,
- OTT terhadap Bupati Bekasi Ade Kuswara pada 18 Desember 2025, dan
- OTT terhadap kepala Kejari Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan (Kalsel) terkait dugaan suap penanganan perkara.