Rapimnas Golkar Rekomendasikan Pilkada Lewat DPRD dan Koalisi Permanen
JAKARTA, investortrust.id - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 Partai Golkar menghasilkan sejumlah rekomendasi. Salah satunya pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam siaran pers menyatakan, rekomendasi itu disampaikan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya.
"Partai Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah melalui dewan perwakilan rakyat daerah," kata Bahlil dalam keterangan pers yang dikutip Senin (22/12/2025).
Baca Juga
Rapimnas I Golkar 2025 Hasilkan 10 Pernyataan Politik, Ini Lengkapnya
Terkait dengan pelaksanaan pemilu, Partai Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem proporsional terbuka dengan memperbaiki aspek teknis penyelenggaraan, penyelenggara, dan tata kelola untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil.
Partai Golkar juga mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan koalisi permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan.
"Partai Golkar memandang koalisi permanen ini tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi pemilihan presiden, tetapi dilembagakan sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan," katanya.
Bahlil menyebut koalisi permanen bertujuan untuk memastikan setiap kebijakan strategis pemerintah memperoleh dukungan politik yang stabil dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Selain itu, koalisi permanen juga kesinambungan pembangunan nasional dalam jangka panjang.
"Stabilitas politik merupakan prasyarat utama bagi pembangunan berkelanjutan," katanya.
Dalam pernyataan politiknya, Partai Golkar merasakan keprihatinan dan empati yang mendalam kepada seluruh masyarakat yang terdampak bencana alam di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Selain itu, pernyataan politik juga menegaskan doktrin karya kekaryaan Partai Golkar merupakan instrumen yang efektif dalam mewujudkan Asta Cita sebagai arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Partai Golkar mengapresiasi dan mendukung penuh arah kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, serta peran kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik. Partai Golkar memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin dunia Islam dalam mengatasi krisis kemanusian di Gaza untuk perdamaian di Timur Tengah, khususnya Palestina dan Israel, di mana Palestina sebagai negara independen yang merdeka dan berdaulat.
"Partai Golkar mendukung langkah-langkah diplomasi aktif yang ditempuh Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, serta terwujudnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di kawasan. Sikap tersebut sejalan dengan amanat Konstitusi Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," paparnya.
Partai Golkar dalam pernyataan politiknya juga menegaskan ketahanan energi dan hilirisasi merupakan pilar strategis dalam mentransformasi ekonomi nasional dengan pertumbuhan ekonomi 8% menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing, sebagaimana diarahkan dalam visi Asta Cita.
Di samping itu, peningkatan efektivitas pembangunan dan percepatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua, khususnya setelah terjadinya pemekaran provinsi juga menjadi poin dalam pernyataan politik Rapimnas. Rapimnas juga menyikapi bahwa penegakan hukum yang berwibawa merupakan fondasi utama bagi berfungsinya negara secara stabil, adil, dan sejahtera, sekaligus penopang utama demokrasi dan persatuan nasional.
Baca Juga
Golkar Gelar Rapimnas Akhir Pekan Ini, Bahas Internal Organisasi
Di sisi lain, Partai Golkar memandang pentingnya penguatan peran masyarakat sipil atau civil society dan masyarakat algoritma (algorithm society) sebagai pilar penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Dia mengatakan penguatan civil society dan algorithm society diarahkan untuk menjadi jembatan masyarakat dan negara, serta memperluas ruang partisipasi politik publik yang lebih bermakna (meaningful participation).
"Termasuk dalam menciptakan ruang digital yang sehat, berkualitas, dan bertanggung jawab," kata dia.