Natalius Pigai Luncurkan Satu Data HAM
JAKARTA, investortrust.id -- Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menggelar kick-off satu data HAM di Shangrila Hotel, Jakarta, Jumat (21/11/2025). Peluncuran dilakukan dalam rangka satu tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
"Satu tahun Prabowo-Gibran memimpin Indonesia, maka kami luncurkan satu data HAM, satu tahun Prabowo-Gibran, satu data hak asasi manusia," kata Menteri HAM Natalius Pigai.
Pigai menjelaskan, satu data HAM merupakan amanah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang berhasil diselesaikan di era pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Bahkan dijadikan prioritas bagi seluruh lembaga untuk membangun satu data hak asasi manusia maupun juga satu data bagi kementerian lembaga yang lain, terutama dari sektor pemerintah baik pusat, provinsi, kabupaten, dan kota," ucapnya.
Pigai menuturkan satu data HAM nantinya memuat secara komprehensif mengenai pilar-pilar penting hak asasi manusia sesuai dengan standar internasional hak asasi manusia internasional meliputi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Selain itu, Kementerian HAM juga akan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
"Kami juga akan munculkan semua data ini juga melalui kerja sama dengan BPS. Jadi di Badan Pusat Statistik itu akan muncul data hak asasi manusia Indonesia mulai tahun ini sudah bisa muncul tentang pengukuran indeks hak asasi manusia di Indonesia," tuturnya.
Wakil Menteri HAM Mugiyanto mengungkapkan satu data HAM dimaksudkan untuk mendukung dan merealisasikan visi Presiden Prabowo mewujudkan Indonesia Emas 2045. Satu data HAM dilakukan sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola data HAM secara nasional.
"Satu data HAM ini, bapak-Ibu sekalian dimaksudkan untuk mengintegrasikan dan menstandarkan data hak asasi manusia dari pusat dan daerah, agar dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan berbasis evidence based policy," ujarnya.
Mugiyanto menambahkan, inisiatif tersebut dilakukan untuk menjawab tantangan fragmentasi data antar lembaga dan daerah yang selama ini menghambat efektivitas kerja-kerja kemajuan pemerataan perlindungan hak asasi manusia. Ia berharap satu data HAM dapat meningkatkan pemahaman dan komitmen seluruh pemangku kepentingan terhadap pentingnya tata kelola dan integrasi data-data HAM.