Tok! Indonesia-Jepang Sepakati Payung Baru Kerja Sama Pertahanan
Poin Penting
|
TOKYO, investortrust.id - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri 2+2 Indonesia-Jepang di Tokyo, Senin (17/11/2025). Hasil pertemuan ini berbuah kesepakatan strategis untuk memperkuat hubungan pertahanan kedua negara.
Menhan Sjafrie mengumumkan bahwa Indonesia dan Jepang sepakat mengubah Memorandum of Understanding (MoU) 2015 menjadi Defense Cooperation Agreement (DCA). Dokumen ini nantinya akan menjadi payung hukum utama dari seluruh program dan kegiatan kerja sama pertahanan yang selama ini berjalan.
“MoU yang sudah kita laksanakan akan kita tingkatkan menjadi Defense Cooperation Agreement yang akan segera menjadi payung dari hubungan Indonesia dan Jepang di bidang pertahanan,” ujar Sjafrie dalam keterangan resmi, Rabu (19/11/2025).
Lebih lanjut, DCA dipandang sebagai landasan baru yang memungkinkan kedua negara memperluas ruang kolaborasi, mulai dari pertukaran informasi, pelatihan bersama, penguatan kapasitas militer, hingga penanganan isu keamanan regional. Kerangka ini juga diyakini mempermudah koordinasi antar-kementerian dan memastikan keberlanjutan program pertahanan jangka panjang.
Baca Juga
Prabowo Terima Kunjungan Dubes Pakistan, Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi hingga Pertahanan
Pertemuan 2+2 ini juga menyoroti pentingnya stabilitas kawasan Indo-Pasifik, terutama melihat dinamika geopolitik yang semakin kompleks. Jakarta dan Tokyo menyampaikan komitmen bersama untuk mendukung arsitektur keamanan regional yang terbuka, inklusif, dan berbasis aturan.
Meski detail teknis DCA belum diumumkan, pemerintah memastikan proses penyusunan dan finalisasi akan dilakukan segera melalui jalur diplomatik kedua negara. Tahapan ini akan mencakup penyelarasan kepentingan strategis serta pembahasan teknis terkait implementasi program kerja sama.
Langkah menuju DCA ini dipandang sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia dan Jepang siap meningkatkan kemitraan pertahanan ke level yang lebih formal, terukur, dan berdampak strategis. Pemerintah Indonesia memastikan publik akan mendapat pembaruan seiring berjalannya proses finalisasi kesepakatan tersebut.