Respons Pidato Prabowo di PBB, Usman Hamid: Indonesia Harus Ratifikasi Statuta Roma
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid merespons pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB di New York, Amerika Serikat (AS). Usman mengatakan kehadiran Prabowo di PBB tersebut harus diapresiasi setelah 10 tahun terakhir presiden Indonesia absen di forum tersebut.
“Bahwa kehadiran Presiden Republik Indonesia di dalam sidang umum PBB di tahun ini , itu sesuatu yang sangat penting,” kata Usman, saat diskusi di kantor Center of Economic and Law Studies (Celios), Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Menurut Usman, apa yang disampaikan Prabowo di forum tersebut sekilas tampak selaras dengan politik luar negeri Indonesia yang mengakui norma-norma hak asasi manusia. Tetapi, terdapat catatan penting mengenai langkah diplomasi yang disampaikan Prabowo yaitu diplomasi luar negeri mestinya dimulai dari dalam negeri, atau diplomacy begins at home.
“Apakah komitmen Prabowo, terhadap deklarasi universal hak asasi manusia PBB itu tercermin di dalam kebijakan di dalam negerinya?” tanya dia.
Baca Juga
Pidato Prabowo dan Komitmen Indonesia untuk Perdamaian Dunia
Secara historis, Indonesia memang ikut menopang lahirnya deklarasi universal hak asasi manusia di PBB. Tetapi, upaya untuk berempati terhadap terjadinya genosida di Gaza tidak muncul dalam kebijakan dan penegakan hak asasi manusia di Tanah Air. Ini terjadi karena hingga saat ini, Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma mengenai Mahkamah Pidana Internasional.
“Karena dengan begitu, kita bisa menyeret Benjamin Netanyahu (Perdana Menteri Israel) ke Mahkamah Pidana Internasional,” ujar dia.
Usman menyatakan genosida yang dilakukan Israel sudah masuk dalam satu di antara empat kejahatan serius kategori Mahkamah Pidana Internasional. Tanpa ratifikasi terhadap Statuta Roma, Indonesia tidak menjadi bagian dari Mahkamah Pidana Internasional dan pidato kecaman terhadap genosida di Gaza menjadi percuma.
“Kalau tidak ratifikasi Statuta Roma, sulit meyakinkan bahwa Indonesia memang serius (mengecam genosida)” kata dia.
Selain meratifikasi Statuta Roma, Usman juga meminta Prabowo untuk melihat kembali kebijakan hak asasi manusianya. Misalnya dengan posisi militer dan TNI terhadap pengakuan hak asasi manusia.
“Kita lihat hari ini, banyak sekali aktivis, para mahasiswa, para pelajar yang ditangkap dan belum dibebaskan,” jelas dia.