Indef Minta Prabowo Stop Sementara Program MBG

JAKARTA, investortrust.id - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meminta Presiden Prabowo Subianto menstop atau menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG). Moratorium perlu dilakukan karena program andalan pemerintah ini tidak mendatangkan manfaat langsung.

Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef, Izzudin Al Farras menyatakan, selama delapan bulan pelaksanaan MBG, banyak siswa keracunan. Skema MBG juga belum optimal. Selain itu, program MBG belum memiliki manfaat jangka pendek yang langsung dirasakan.

"Korban sudah terlalu banyak berjatuhan, artinya tujuan jangka panjang yang ingin dicapai saja tidak dapat, apalagi dalam jangka pendek. Jadi, tidak ada sama sekali tujuan yang bisa tercapai dari pelaksanaan program MBG selama delapan bulan terakhir ini," kata Izzudin Al Farras dalam diskusi publik Indef yang digelar daring, Kamis (4/9/2025).

Baca Juga

Dugaan Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Mendag Bakal Wajibkan Berlabel SNI

Menurut Izzudin, dalam delapan bulan pelaksanaan MBG per 28 Agustus 2025, Prabowo menyampaikan program tersebut telah diterima oleh 23 juta penerima manfaat. Namun, di satu sisi, selama delapan bulan pelaksanaan, MBG telah menimbulkan 4.000 lebih korban keracunan dan berbagai permasalahan tata kelola yang buruk.

"Nah, kalau sudah lebih dari 4.000 korban, maka korban dianggap sekadar angka statistik. Permasalahan terjadi akibat lemahnya aspek perencanaan dan pengawasan," ujar dia.

Izzudin Al Farras menekankan, catatan tersebut perlu diperhatikan serius oleh pemerintah lantaran program MBG mengambil porsi Rp 335 triliun dalam RAPBN  2026.

Dia mengimbau pemerintah mengambil tindakan evaluasi total agar program MBG tidak kembali menambah korban keracunan serta kegagalan administrasi dan dugaan korupsi.

Pemerintah, kata Izzudin, wajib terlebih dahulu berbenah sebelum memperluas cakupan MBG ke 82 juta penerima manfaat dan rencana ekspansi anggaran hingga mencapai Rp 335 triliun pada 2026.

"Kami menilai program MBG harus dihentikan sementara, untuk adanya evaluasi total pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia," tegas dia.

Baca Juga

Sebagian Besar atau 67% Dana MBG Asalnya dari Anggaran Pendidikan

Rekomendasi Pelaksanaan   

Magister University College London itu pun mendorong agar pelaksanaan MBG dilaksanakan secara bertahap dengan target prioritas tertentu, alih-alih langsung menyasar 82,9 juta penerima manfaat tahun depan.

Selain untuk mencegah korban berjatuhan lebih banyak, ia menilai pelaksanaan secara bertahap  bertujuan menghemat anggaran. “Masih banyak sektor yang membutuhkan anggaran besar selain program MBG,” tutur dia.

Berdasarkan hasil kajian internal, Indef merekomendasikan agar program MBG dilakukan di lima provinsi prioritas, yaitu  Aceh, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.

Izzudin Farras menjelaskan, kelima provinsi tersebut dipilih berdasarkan hasil rekap provinsi dengan tingkat prevalensi stunting tertinggi pada 2024 dan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi per September 2024.

"Jadi, harapannya program MBG di tahun mendatang justru dikecilkan skalanya, tidak seperti sejauh ini yang sudah memakan korban di 16 provinsi," ujar dia.

Indef juga menyarankan pemerintah mengubah skema implementasi MBG guna memperkuat partisipasi penerima manfaat. Sekolah dan puskesmas atau posyandu dapat berperan sebagai ujung tombing pelaksanaan MBG.

Baca Juga

Kadin dan BGN Resmikan 6 SPPG MBG Gotong Royong, Layani 24 Ribu Penerima Manfaat

Dia mengemukakan, alih-alih menggunakan skema penyaluran dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seperti saat ini, pelaksanaan MBG sebaiknya dilakukan di sekolah dengan memanfaatkan kantin dengan pengawasan komite sekolah.

Sama halnya dengan MBG yang menyasar balita dan ibu hamil, menurut Izzudin, MBG dapat didorong dengan memanfaatkan peran puskesmas atau posyandu.