CSIS Desak Pemerintah untuk Berhenti Menyangkal Tuntutan Rakyat

JAKARTA, investortrust.id - Center for Strategic and International Studies (CSIS) mendesak pemerintah untuk berhenti menyangkal tuntutan rakyat. 

“Stop untuk menyangkal bahwa kondisi perekonomi Indonesia sedang mengalami pemburukan pada saat ini,” kata Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri, dalam diskusi Wake Up Call dari Jalanan: Ujian Demokrasi dan Ekonomi Kita yang digelar daring, Selasa (2/9/2025).

Yose menilai tuntutan dari masyarakat belakangan ini muncul karena adanya beban perekonomian yang meningkat. Sementara itu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki kebijakan yang populer yang belum dapat menggerakkan perekonomian masyarakat secara merata.

“Padahal, berbagai program tersebut sudah mengalihkan sumber daya negara dari berbagai pos yang lainnya,” ujar dia.

Dari sisi politik, Yose melihat terjadi ketimpangan antara proses politik formal dengan aspirasi masyarakat. Proses politik saat ini, tidak mampu menangkap aspirasi tersebut dan membawanya menuju ke diskursus dan kebijakan yang lebih tepat.

Selain itu, Yose melihat pemerintah belum mengambil tindakan nyata pascademonstrasi. Bahkan yang terjadi, pemerintah cenderung menyalahkan unsur-unsur asing yang tidak ingin Indonesia sejahtera.

“Narasi seperti ini cenderung tidak produktif karena membuat kita teralihkan dari persoalan-persoalan mendasar yang seharusnya kita hadapi bersama-sama,” kata dia.

Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan mengatakan demonstrasi yang terjadi dan meluas muncul karena adanya krisis kepercayaan kepada pemerintah. Ini terjadi karena runtuhnya legitimasi fiskal.

Baca Juga

Prabowo dan Para Menteri Kompak Sebut Ada Mafia di Tengah Gelombang Aksi Demonstrasi, Siapa?

“Rakyat diminta membayar pajak, membayar iuran, dan menerima efisiensi yang dilakukan pemerintah. Tapi, sementara di sisi lain, pemerintah tampak boros, menambah jumlah kementerian dan lembaga, membiarkan rangkap jabatan di BUMN, serta menaikkan gaji dan tunjangan pejabat dan anggota DPR,” kata Deni.

Deni mengatakan kesediaan masyarakat dalam membayar pajak karena yakin pemerintah akan memberikan timbal balik dalam bentuk pelayanan publik stabilitas dan keadilan. Akan tetapi, terjadi ketimpangan distribusi kesejahteraan. 

“Gini koefisien kita masih di 0,39 dan itu sangat timpang. Di sisi lain, tingkat kemiskinan itu memang turun persentasenya, tapi kelas menengah juga turun dan sebagian besar rakyat Indonesia, walaupun dia tidak miskin, dia hanya ada di batas atas sedikit dari garis kemiskinan,” ujar dia.

Deni menjelaskan keadilan dan tekanan hidup itu mengancam perekonomian dan demokrasi Indonesia. Gelombang protes yang terjadi beberapa hari terakhir itu tidak lain merupakan penolakan atas ketimpangan dan kontrak sosial yang timpang.

“Singkatnya, protes-protes ini merupakan akumulasi keresahan atas kesulitan hidup yang kian mencekik dan kekecewaan atas negara yang hari ini terasa kian abai,” ucap dia.