Pemerintah Pastikan Tak Ada Lagi Asap Lintas Batas, Komitmen Jaga Kualitas Udara Regional
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memastikan tidak ada lagi keluhan dari negara tetangga terkait asap lintas batas yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Tanah Air. Langkah ini menjadi bagian dari strategi diplomasi lingkungan sekaligus wujud tanggung jawab regional Indonesia dalam menjaga kualitas udara.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Jakarta, Sabtu (2/8/2025). Rapat ini membahas strategi pencegahan dan penanganan karhutla secara komprehensif.
“Target kita jelas bahwa tidak ada lagi komplain dari negara tetangga tentang asap kiriman dari Indonesia. Ini adalah komitmen diplomasi dan tanggung jawab regional kita,” tegas Menko Polkam dikutip laman Polkam.go.id, Minggu (3/8/2025).
Dikatakan Budi, Presiden Prabowo menegaskan sikap tegas pemerintah terhadap korporasi pemilik lahan yang terbakar. Tidak akan ada toleransi bagi perusahaan yang membuka lahan dengan cara membakar hutan. Pemerintah akan mendorong penggunaan teknologi modern dan ramah lingkungan sebagai alternatif pembukaan lahan.
“Bapak Presiden memberikan dukungan penuh untuk pembukaan lahan menggunakan alat-alat modern berteknologi tinggi dan ramah lingkungan,” ujar Budi Gunawan.
Baca Juga
Sebagai bentuk dukungan konkret, pemerintah akan menyediakan alat berat dan teknologi land clearing ramah lingkungan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Program bantuan ini akan diluncurkan secara bertahap, terutama di wilayah rawan karhutla seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Pendampingan teknis juga akan diberikan kepada petani dan pelaku usaha untuk mendorong praktik pembukaan lahan yang berkelanjutan.
Menko Polkam menyebut bahwa Desk Koordinasi Karhutla telah menunjukkan kinerja luar biasa. Berkat sinergi lintas kementerian dan lembaga, jumlah titik panas (hotspot) tahun ini menurun drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menjadi bukti keberhasilan pendekatan terintegrasi pemerintah.
Operasi pemadaman dilakukan melalui metode gabungan, mulai dari modifikasi cuaca (TMC) oleh BMKG, water bombing menggunakan helikopter, hingga pemadaman darat oleh tim gabungan dari BNPB, TNI-Polri, dan Manggala Agni Kementerian Kehutanan. Selain itu, teknologi satelit digunakan untuk deteksi dini dan mempercepat respons terhadap titik panas.
“Koordinasi yang solid dan respons cepat menjadi kunci keberhasilan ini,” tambah Budi Gunawan.
BMKG juga terus melakukan pemantauan cuaca secara intensif dan menyampaikan sistem peringatan dini (early warning system) kepada seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah memastikan kesiapsiagaan penuh akan tetap dijaga hingga musim kemarau berakhir.
Langkah-langkah ini selaras dengan target nasional penurunan emisi gas rumah kaca dan perlindungan lingkungan hidup, serta menjadi model penanganan karhutla yang dapat direplikasi di tahun-tahun mendatang.