BP Tapera: Penyaluran Rumah Subsidi Capai 137.015 Unit hingga Juli
Poin Penting
|
BOGOR, investortrust.id — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melaporkan, realisasi pembiayaan rumah subsidi sejak 1 Januari hingga 28 Juli 2025 mencapai 137.015 unit dengan nilai yang tersalurkan sebesar Rp 17 triliun.
"Penyaluran ini dilakukan melalui kemitraan dengan 38 bank penyalur dan melibatkan 6.896 pengembang yang membangun rumah subsidi di 10.321 lokasi yang tersebar di 33 Provinsi dan 388 Kabupaten/Kota di Indonesia," kata Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho dalam keterangan tertulis, Senin (28/7/2025).
Adapun, BP Tapera juga telah mendapatkan 'lampu hijau' dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait penambahan kuota rumah subsidi skema KPR FLPP sebanyak 350.000 unit dengan nilai setara Rp 35,2 triliun.
Hal ini tercatut dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran pada Subbagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah.
"Sebagai bentuk dukungan Pemerintah untuk kebutuhan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, perlu penambahan target program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan pada tahun 2025 sebesar 130.000 unit rumah, yang semula 220.000 unit rumah menjadi 350.000 unit rumah," bunyi beleid tersebut, dikutip Senin (28/7/2025).
Dikatakan Heru, pihaknya terus memperkuat sinergi dengan para mitra guna memastikan akses pembiayaan rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. "BP Tapera juga menggandeng 39 bank penyalur, 20 asosiasi pengembang, dan 7 manajer investasi untuk mempercepat pencapaian target program perumahan nasional," tambah dia.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), angka backlog perumahan di Indonesia menunjukkan tren penurunan. Tahun 2021, backlog rumah tangga berdasarkan kepemilikan mencapai 12,71 juta unit, dan turun menjadi 9,90 juta unit pada 2023. Sementara itu, backlog berdasarkan kepenghunian turun dari 6,98 juta menjadi 6,69 juta rumah tangga.
"Penurunan backlog ini tidak lepas dari sinergi berbagai pihak, pemerintah pusat melalui dukungan anggaran, sektor perbankan dari sisi pembiayaan, pengembang dari sisi pasokan, dan tentu saja masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan hunian," pungkas Heru.