Menteri PANRB Apresiasi KKP Mudahkan Stakeholder Ekonomi Maritim

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, mengapresiasi langkah nyata Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memudahkan stakeholder ekonomi maritim.

Hal itu disampaikannya saat bertemu dengan Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono. Disebutkan bahwa berdasarkan perkembangan dari tahun ke tahun, akuntabilitas kinerja KKP terus mengalami perkembangan positif.

“Ada perbaikan dan pembenahan yang sangat signifikan di KKP, begitu juga terkait dengan alat ukur baru, yaitu reformasi birokrasi (RB) berdampak berupa peningkatan investasi, penanganan kemiskinan, dan lain-lain,” kata Azwar Anas dalam keterangannya, Kamis (28/3/2024).

Baca Juga

Kementerian PANRB Pertajam Aturan Pengelolaan Konflik Kepentingan untuk Cegah Korupsi

Azwar Anas memaparkan nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan indeks RB KKP berada pada kategori A atau memuaskan pada 2023. Ia pun berharap perubahan yang dilakukan oleh jajaran KKP baik di pusat maupun daerah mampu mendorong target kinerja pemerintah sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sepanjang 2014 hingga 2023, terdapat 14 unit di lingkungan KKP yang berhasil memperoleh predikat wilayah bebas korupsi dan satu unit kerja memperoleh predikat wilayah birokrasi bersih melayani.  

Sementara itu, Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan peningkatan kinerja dalam kementeriannya tidak lepas dari komitmen pelayanan terhadap masyarakat. 

“Kita terus selalu inline dengan poin-poin yang menjadi perhatian beliau, bukan hanya dari sisi sumber daya manusia (SDM), tetapi juga soal kinerja dan pelayanan kepada publi karena user kita adalah masyarakat,” jelas Trenggono.

Baca Juga

Rapat dengan Jokowi, Menteri PANRB Sebut Indonesia Akan Ukir Sejarah Baru

Sebagai informasi, capaian indikator kinerja utama (IKU) KKP pada 2023 mengalami tren yang cukup positif. Penerimaan negara bukan pajak kelautan dan perikanan mencapai Rp 1,69 triliun, dengan pertumbuhan produk domestik bruto perikanan mencapai sekitar 6,78%.

Dengan demikian mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara. Dari sisi pengawasan, KKP berhasil menangkap 269 kapal asing dan kapal dalam negeri yang terlibat praktik illegal, unreported, and unregulated fishing.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menjelaskan hasil penilaian RB dan SAKIP KKP yang tinggi merupakan dampak dari lonjakan kinerja KKP. 

“Jika dibandingkan dengan kementerian lain, posisi SAKIP dan RB KKP diatas rata-rata,” ujar Erwan.