Mahfud MD: Prabowo ’Turun Gunung’ untuk Membebaskan Indonesia dari Oligarki
JAKARTA, investortrust,id – Tokoh nasional, mantan cawapres, dan mantan Meko Polhukam, Prof Mahfud MD mengungkapkan, Prabowo Subianto turun gunung ke gelanggang politik, membentuk parpol, dan menjadi presiden untuk membebaskan Indonesia dari oligarki. Prabowo tak ingin pengusaha superkaya mengendalikan keputusan-keputusan politik dan ekonomi.
”Dalam buku Paradox Indonesia yang ditulis Pak Prabowo dan terbit pada 2017 disebutkan antara lain bahwa Indonesia saat ini dikuasai oligarki. Pengusaha superkaya mengendalikan keputusan-keputusan politik dan ekonomi,” kata Mahfud MD dalam acara Meet The Leaders “Lead With Law, Stand with Integrity: Break The Chain of Corruption in Indonesia’’ yang digelar Universitas Paramadina di Jakarta, Sabtu (28/6/2025).
Dalam acara yang dibuka Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini serta dipandu dosen dan ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin itu, Mahfud MD menjelaskan, Prabowo merasa terpanggil untuk turun gunung karena kondisi politik dan ekonomi Indonesia melenceng dari jalurnya. Prabowo turun ke gelanggang politik, membentuk parpol, dan menjadi capres antara lain untuk memperbaiki dua hal tersebut.
Baca Juga
”Semula kan demokrasi Pancasila dan ekonomi kerakyatan-konstitusi. Faktanya, Indonesia rusak parah oleh kleptokratik (pelaku administrasi publik yang menyelewengkan uang negara untuk kepentingan diri sendiri dan kroninya),” ujar Mahfud MD, cawapres yang berpasangan dengan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024, rival Prabowo-Gibran.
Menurut Mahfud MD, setidaknya ada delapan paradoks yang dicatat Prabowo. Pertama, Indonesia kaya raya, tapi rakyatnya miskin. ”Terjadi aliran kekayaan Indonesia yang mengalir ke luar negeri, tapi secara melawan hukum,” tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.
Paradoks kedua, kata Mahfud MD, Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index/CPI) Indonesia tidak pernah mencapai angka 50. Tertinggi hanya menyentuh angka 40 pada 2019, lalu turun dari 38 ke angka 34 pada 2020.
Prof Mahfud mengungkapkan, paradoks ketiga yang menjadi perhatian Prabowo adalah rasio Gini (indeks ketimpangan pengeluaran) Indonesia yang tidak pernah turun dari 0,38, bahkan pernah mencapai 0,41. ”Berarti kekayaan menumpuk di segolongan orang dan tidak bisa didistribusikan. Negara yang rasio Gini-nya di atas 0,40 akan runtuh,” ucap dia.
Baca Juga
Pemerintah Dorong Belanja Kelas Menengah, Ketimpangan Masih Tinggi
Pencaplokan Tanah Negara
Pradoks keempat yaitu banyaknya uang para pengusaha Indonesia yang ditimbun di bank-bank luar negeri, padahal uang itu diperoleh dari hasil mengeruk kekayaan alam Indonesia. Nilainya sekitar Rp 11.400 triliun. ”Kekayaan alam dikeruk dan dijual, tapi uangnya tidak dibawa masuk ke Indonesia, sehingga tidak memberikan nilai tambah ke dalam negeri,” tegas Prof Mahfud.
Paradoks kelima adalah maraknya kerusakan lingkungan yang sangat parah. Keenam, terjadi pencaplokan tanah-tanah negara dan kekayaan masyarakat adat. ”Ketika diproses pengadilan, pengadilan memvonis bebas dengan alasan belum tercatat sebagai kekayaan negara. Gambaran dari betapa kacaunya hukum di Indonesia,” papar Mahfud.
Paradoks ketujuh yang dicermati Prabowo, menurut Mahfud MD, adalah terjadinya ketimpangan kekayaan. Ini juga bertali temali dengan paradoks ketimpangan pengeluaran (rasio Gini). Sekitar 10% penduduk terkaya menguasai 77% kekayaan nasional, 90% lainnya hanya menguasai 23% kekayaan nasional.
Baca Juga
Bank Dunia Naikkan Garis Kemiskinan Global, Orang Miskin RI Tambah Jadi 194 Juta Jiwa?
”Atau 1% penduduk terkaya menguasai 50,3% kekayaan nasional. Bahkan, 1% penduduk menguasai 67% lahan negara, sedangkan 99% penduduk lainnya hanya menguasai 33% lahan,” kata Mahfud MD.
Prof Mahfud menambahkan, masalah lahan mulai ditertibkan Presiden Prabowo melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Alhasil, sedikitnya 1,2 juta ha lahan sawit telah dirampas untuk negara.
Baca Juga
Prabowo Akui Masih Banyak Penyelewengan dan Korupsi di Tubuh Pemerintah
Pradoks kedelapan yang dicatat Prabowo yaitu banyaknya jumlah orang miskin di Indonesia. ”Penduduk miskin di Indonesia berjumlah 60,3% dari populasi atau 172 juta jiwa berdasarkan data Dana Moneter Internasional (IMF) jika garis kemiskinan diukur dari pengeluaran US$ 6,85 per hari,” tutur Mahfud MD.
Mahfud MD mengemukakan, untuk mengobati Indonesia hanya ada dua resep. Pertama, tegakkan hukum dan jadikan Indonesia sebagai negara hukum. Sejarah mencatat, tidak ada negara yang bisa bertahan lama jika hukum tidak ditegakkan. ”Resep kedua, kejar koruptor sampai ke ujung dunia,” tandas Prof Mahfud.