Farhan Sambut Baik Kritik terhadap Retreat Kepala Daerah
JAKARTA, Investortrust.id -- Wali Kota terpilih Bandung Muhammad Farhan menjawab soal kritikan sejumlah pihak terkait retreat kepala daerah yang digelar di tengah efisiensi anggaran. Menurutnya kritikan tersebut merupakan hal yang baik.
"Bagus," kata Farhan ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (17/2/2025).
Farhan menyebut berbagai kritikan tersebut menandakan Indonesia masih negara demokratis. Ia mengatakan seluruh kepala daerah di Jawa Barat (Jabar) akan bersama-sama dengan Gubernur terpilih Jabar Dedi Mulyadi berangkat ke Magelang menggunakan bus.
"Wah seru kalau Jawa Barat. Hari Jumat selesai serah terima dan juga paripurna DPRD, semua kepala daerah Jawa Barat dipimpin Pak Gubernur langsung naik bus menuju ke Magelang," ucapnya.
Ia mengungkapkan alasan para kepala daerah Jawa Barat memilih menuju lokasi retreat dengan menggunakan bus. Salah satunya, agar terjalin hubungan yang baik antarkepala daerah di Jawa Barat.
"Tujuan utama kita adalah membangun kebersamaan dan chemistry, khususnya kepala daerah-kepala daerah di Jawa Barat yang berada dalam satu aglomerasi," tuturnya.
Diketahui retreat kepala daerah rencananya akan digelar di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025. Retreat digelar setelah pelantikan dilaksanakan pada Kamis (20/2/2025).
Sebelumnya, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membantah pernyataan yang menyebut retreat kepala daerah menghamburkan keuangan negara di tengah efisiensi anggaran. Ditekankan, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah atau UU Pemda mewajibkan kepala daerah untuk memberikan pembekalan kepada kepala daerah terpilih selama dua minggu. Selain itu, UU Lemhannas juga mewajibikan Lemhannas memberikan diklat kepada kepala daerah dan calon pemimpin minimal selama sebulan.
Untuk itu, kata Hasan Nasbi, retreat kepala daerah justru merupakan penghematan. Hal ini karena kepala daerah hanya perlu menjalani satu kali diklat dengan waktu hanya 7 hari.
"Jadi kalau ada yang bertanya, wah ini kok enggak efisien? Ini justru perintah undang-undang dijalankan dengan cara yang jauh lebih efisien. Kira-kira begitu," kata Hasan Nasbi di Jakarta, Jumat (14/2/2025) lalu.
Selain itu, Hasan Nasbi juga menegaskan retreat kepala daerah hasil Pilkada 2024 akan dibiayai anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini berdasarkan surat edaran Kemendagri setelah rekonstruksi anggaran.
"Berdasarkan edaran terbaru dari Kementerian Dalam Negeri, retreat di Magelang nanti itu sepenuhnya menjadi biaya Kementerian Dalam Negeri setelah direkonstruksi anggarannya," kata Hasan Nasbi.
Hasan Nasbi mengatakan, pada awalnya, anggaran retreat akan bersumber dari anggaran Kemendagri dan pemerintah daerah. Namun, sharing anggaran itu batal setelah rekonstruksi anggaran.
"Setelah kemudian dilakukan rekonstruksi anggaran dengan formula baru, akhirnya Kementerian Dalam Negeri mampu untuk menanggung seluruh biaya retreat Magelang," katanya. (C-14)