Menteri P2MI dan Kadin Sepakat Jalin Perjanjian Soal Pekerja Migran
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding sepakat bakal menjalin kesepakatan dan meneken memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Ia menjelaskan Kementerian P2MI/BP2MI ingin mengajak Kadin bekerja sama membahas isu soal pekerja migran Indonesia.
"Ada banyak hal yang kira-kira tujuan Kadin dan tujuan Kementerian kami ini sama, yaitu kita ingin agar ada satu solusi terhadap upaya penciptaan lapangan kerja," katanya usai menerima audiensi Kadin di kantor Kementerian P2MI/BP2MI, Jakarta, Senin (17/2/2025).
Selain penciptaan lapangan kerja, secara umum Karding menyebut Kementerian P2MI/BP2MI bersama Kadin juga sepakat dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pemberdayaan terhadap pekerja migran Indonesia.
"Tiga ini kita ketemu dengan Kadin dan salah satu yang kami dorong agar Kadin berpartisipasi salah satunya adalah di tingkat penyiapan sumber daya manusia yang kita tempatkan di luar negeri," ujarnya.
Alumnus Universitas Diponegoro (Undip) itu menjelaskan saat ini data penempatan tenaga kerja luar negeri asal Indonesia didominasi oleh sektor domestic workers yang sebesar 80%. Ia berharap Kadin turut berpartisipasi aktif mendorong agar terjadinya peningkatan kualitas SDM sehingga penempatan tenaga kerja asal Indonesia di luar negeri semakin berkualitas.
Baca Juga
Ada Efisiensi Anggaran, Kadin Bantu Pemerintah Genjot Pembangunan
"Kita sudah sepakat beberapa hal ke depan dan kita sudah membentuk tim masing-masing membentuk tim untuk segera ada MOU dengan Kadin, paling lambat Agustus sudah ada prototipe yang kita selesaikan dan sudah mulai planning," beber Karding.
Adapun Karding menyebut, MoU bersama Kadin ini nantinya memiliki target tersendiri yang diharapkan oleh Kementerian P2MI/BP2MI bakal tercapai. Pertama, adalah menekan angka sektor domestic workers yang saat ini mendominasi sebaran pekerja migran asal Indonesia di angka 80% menjadi 60%. Dan kedua adalah soal remitensi.
"Remitensi itu uang masuk ke negara, kalau kemarin misalnya Rp221 triliun lalu dengan kerjasama (bersama Kadin) ini, kolaborasi ini kita yakin bisa mencapai Rp300 - Rp400 triliun ke depan," tuturnya.
Peran Kadin Indonesia terhadap Pengembangan Pekerja Migran
Pada kesempatan yang sama Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyambut positif rencana MoU dengan Kementerian P2MI/BP2MI. Hal tersebut lantaran ia menilai pekerja migran Indonesia memiliki potensi yang besar, khususnya dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia,
"Pekerja migran itu nomor dua terbesar pembawa devisa setelah migas. Jadi ini buat Kadin sangat-sangat serius," sebutnya.
Meski demikian, Anindya mengungkap isu pekerja migran saat ini memiliki tantangan yakni backlog placement. Ia menyebut, hasil audiensi dengan menteri P2MI/kepala BP2MI salah satunya mencatat adanya bakclog placement sebesar 1,3 juta pekerja migran.
Baca Juga
Kadin-DEN Sepakat Perkuat Keamanan Pantai dan Laut Indonesia dengan Omnibus Law
Oleh karena itu ia memastikan Kadin bakal membantu pemerintah untuk pengembangan pekerja migran dari hulu ke hilir. Di antaranya mulai dari rekrutmen, pelatihan, sertifikasi, sampai ke penempatan dan perlindungan setelahnya.
CEO Bakrie & Brothers Tbk itu mengungkap Kadin bersama Kementerian P2MI menargetkan prototipe kerja sama antarkedua lembaga dapat rampung selambat-lambatnya pada Agustus tahun 2025 ini. Ia pun optimistis dengan sumber daya yang dimiliki Kadin dapat membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mensukseskan optimalisasi sektor pekerja migran.
"Dan ini saya rasa tepat sekali karena mengingat informal sector di Indonesia kan masih besar," sebutnya.