Sambut Tahun 2025, Wakil Ketua DPR: Pembangunan Kesejahteraan Kunci Kemajuan Bangsa
JAKARTA, investortrust.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Cucun Ahmad Syamsurijal memberikan refleksi terhadap sejumlah agenda nasional yang terjadi sepanjang tahun 2024. Menyambut tahun 2025, ia berharap pembangunan kesejahteraan masyarakat semakin ditingkatkan lantaran hal itu menjadi modal kemajuan bangsa.
“Di penghujung tahun 2024 ini, ada dua agenda nasional yang patut disyukuri. Pertama, pergantian kepemimpinan nasional berjalan mulus, bahkan menghasilkan sentimen positif bagi kohesi sosial,” katanya melalui keterangan resmi, dikutip pada Rabu (1/1/2025).
Agenda kedua yang disoroti adalah bagaimana dinamika politik di DPR terkait perubahan rezim kepemimpinan nasional yang ia nilai berjalan kondusif. Dua agenda itu, katanya, menjadi penting lantaran menjadi awal rumusan dan pelaksanaan pembangunan. Ia menambahkan situasi yang kondusif dan harmonis menjadi syarat pembangunan.
“Kekacauan dalam bentuk konflik sosial maupun politik pasti menjadi penghambat pembangunan. Bahkan Rasulullah SAW menyebutnya sebagai ‘pencukur agama’," ujarnya.
Baca Juga
Indonesia Ingin Gabung OECD dan BRICS, Prabowo: Kita Cari Peluang untuk Kesejahteraan Rakyat
Menyambut tahun 2025, Cucun menilai pembangunan kesejahteraan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Disrupsi digital diperkirakan menyapu 85 juta lapangan pekerjaan lama. Pada saat yang sama, disrupsi melahirkan lapangan pekerjaan baru dalam jumlah yang lebih banyak.
“Karena itu, upaya pemerintah melakukan reskilling (pembekalan) dan upscaling (peningkatan) tak bisa ditawar lagi. Jika tidak, maka korban pengangguran dan kemiskinan akan bergelimpangan,” tuturnya.
Pimpinan DPR koordinator bidang kesejahteraan rakyat (Kesra) itu pun menyoroti munculnya penyakit mental dan moral masyarakat. Cucun mengatakan ada berbagai macam penyebabnya. Salah satunya karena difasilitasi oleh kemajuan teknologi global yang juga menjadi tantangan, seperti judi online.
"Tidak ada kesejahteraan yang solusinya bersumber dari judi. Menurut data dari kepolisian, ada sebanyak 8,8 juta pemain judi online di mana 80 persen adalah masyarakat bawah dan anak-anak muda,” ujar Doktor lulusan dari Universitas Padjadjaran (Unpad) itu.
Adapun tantangan yang mendesak sekaligus penting menurut Cucun adalah perbaikan pendidikan, terutama di tiga hal yakni distribusi keadilan akses, infrastruktur yang memadai, dan peningkatan mutu supaya pendidikan memiliki hubungan yang kausatif terhadap kesejahteraan.
Baca Juga
Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat, Prabowo Dorong Hilirisasi Komoditas
“Berapa jumlah warga Indonesia yang sudah bertahun-tahun duduk di sekolah, dengan segala aturan dan pengorbanan, tapi ujung-ujungnya tidak mampu memperbaiki kesejahteraan?” tukasnya.
Terlepas dari itu, Cucun optimistis dengan upaya Presiden Prabowo Subianto yang memprioritaskan kesejahteraan rakyat sebagai agenda super prioritas di pemerintahannya. Mulai dari urusan pangan, kesehatan, pekerjaan, dan pemerataan akses pendidikan.
“Ini langkah yang tepat sebelum berbicara agenda pembangunan lain, seperti hilirisasi, investasi, IKN, dan seterusnya,” ucap Cucun.
Cucun menambahkan, prioritas pembangunan Presiden Prabowo SUbianto juga ternyata mendapatkan penguatan dari pengalaman sejumlah negara. Negara-negara ASEAN dengan IPM sangat tinggi seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura menunjukkan bahwa kombinasi strategi pembangunan yang tepat, investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara signifikan.
“Dampak-dampak ini tidak hanya meningkatkan derajat perkembangan manusia individu tapi juga mempromosikan stabilitas sosial dan ekonomi yang lebih baik,” katanya.
Negara-negara tersebut, menurut Cucun, fokus pada perbaikan gizi, nutrisi, kesehatan, dan kesejahteraan ibu hamil agar dapat melahirkan bayi yang sehat dan cerdas. Setelah bayi-bayi mereka memasuki usia sekolah, pemerintah bekerja keras untuk menyiapkan sekolah yang dapat menumbuh-kembangkan berbagai potensi anak-anak itu.
“Semaksimal mungkin pemerintah bekerja agar setiap warga negara mendapatkan akses pada pendidikan yang bermutu. Setelah mereka lulus, pemerintah bekerja keras untuk menyiapkan peluang kemajuan dan lapangan pekerjaan agar mereka mendapatkan kesempatan untuk beraktualisasi diri dan membangun kesejahteraan,” urai Cucun.
“Tanpa tata kelola yang kuat, maka sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebuah negara tidak bisa menjadi modal pembangunan. Bahkan, naudzubillah, dapat menjadi beban dan ancaman pembangunan,” lanjutnya.
Cucun menyatakan, untuk menciptakan akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan kesejahteraan, dibutuhkan orkestrasi dan penataan yang dinamis. Hal ini supaya power eksekusi dan pelipatgandaan nilai yang dihasilkan dari program-program lembaga dan kementerian yang bersentuhan kesejahteraan rakyat semakin besar.
“Setiap tahun, negara menganggarkan tidak kurang dari 20 persen dari APBN untuk pendidikan, 5 persen dari APBN untuk kesehatan, dan 10 persen dari APBN untuk Program Perlindungan Sosial, namun peningkatan kesejahteraan rakyat berjalan lambat,” jelas Cucun.