Mengungkap Tantangan dan Harapan Pemberantasan Korupsi Akibat Sistem Politik Berbiaya Mahal

JAKARTA, investortrust.id - Pengamat Ekonomi yang juga Dosen Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memaparkan risiko sebuah sistem politik berbiaya mahal, bisa berujung pada lahirnya sejumlah kebijakan-kebijakan yang sejatinya merupakan imbalan atau kompensasi dari biaya yang harus dikeluarkan saat sistem tersebut dijalankan. 

 

“Sistem politik yang terlalu mahal pada akhirnya membuka celah bagi investor untuk meminta imbalan berupa kebijakan yang berpihak pada mereka,” kata Wijayanto dalam diskusi strategis di acara Orasi Kebangsaan: Perjalanan, Tantangan, dan Harapan Pemberantasan Korupsi di Indonesia yang berlangsung di Kampus Kuningan, Universitas Paramadina Trinity Tower, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

 

Dalam kesempatan tersebut ia memaparkan korelasi antara mahalnya sebuah proses politik pada ekonomi, yang salah satunya bisa terjadi ketika Pilpres dan Pileg yang terselenggara dalam bentuk proses demokrasi mahal. Situasi ini bisa berujung terjadinya biaya ekonomi tinggi karena pelaku dalam proses politik tersebut menginginkan kompensasi yang telah ia keluarkan dalam proses pemilihan, lewat sejumlah kebijakan yang menguntungkan investor pada proses politik tadi.

 

Lebih lanjut, Wijayanto juga menegaskan bahwa formula korupsi, Corruption = Discretion + Monopoly – Accountability tidak sepenuhnya berlaku di Indonesia, karena politik dan bisnis ternyata saling berkelindan. 

 

“Di Indonesia, demokrasi cenderung terkonsentrasi pada eksekutif. Dengan delapan pimpinan partai politik yang menjadi anggota kabinet, sidang kabinet hampir menyerupai pleno DPR” tambah Wijayanto.

 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Indonesia untuk Australia-Indonesia Centre Kevin Evans menyoroti kemunduran mekanisme pemberantasan korupsi setelah perubahan UU KPK pada tahun 2019 yang berdampak juga pada kepercayaan internasional dan stabilitas sosial-politik. Ia menekankan pentingnya strategi pencegahan korupsi yang lebih sistematis.

 

Baca Juga

Eks Pimpinan KPK Tegaskan Generasi Muda Punya Tanggung Jawab Bawa Indonesia Keluar Jebakan Korupsi 

 

“Negara tidak boleh putus asa. Koruptor selalu berharap masyarakat menyerah, tetapi kita harus terus berjuang” tegas Kevin.

 

Sementara itu, Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyerukan peran aktif generasi muda dalam memberantas korupsi di Indonesia. Menurut Saut, generasi muda harus sadar akan tantangan besar yang dihadapi bangsa terkait korupsi.  

 

Terlebih, kasus korupsi di Tanah Air terkesan makin marak. Di mana, hal ini terlihat dari sejumlah pejabat negara hingga kepala daerah secara bergiliran ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

 

Masih pada kesempatan serupa, Ketua Institut Harkat Negeri Sudirman Said mengaitkan berbagai permasalahan sosial dengan korupsi. “Bahasa kejujuran kini telah menjadi tabu, sementara para penipu malah dielu-elukan. Ini tanda bahaya bagi bangsa,” ucap Sudirman.

 

Sudirman menambahkan bahwa berbagai persoalan bangsa, seperti kecelakaan infrastruktur, judi online, pinjaman online ilegal, hingga rendahnya kesejahteraan guru, sering kali berakar pada korupsi yang merusak sistem. Ia juga mengingatkan pentingnya menggali kearifan lokal Nusantara untuk membangun kembali moralitas bangsa. 

 

“Warisan seperti Setyo Budyo dari Serat Wedhatama mengajarkan kesadaran akan kualitas ketuhanan, seperti welas asih, integritas, tanggung jawab, dan rasa malu. Nilai-nilai ini adalah antidote terhadap korupsi” terang Sudirman.