LGBTQ dan IKN Masuk Isu Strategis Nasional Tahun 2025 versi Wantannas
JAKARTA, investortrust.id - Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengungkap prediksi sejumlah isu strategis yang akan menjadi prioritas pada tahun 2025. Di antara isu-isu strategis yang dipaparkan, Wantannas menyebut isu lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer (LGBTQ) hingga Ibu Kota Nusantara (IKN) termasuk di dalamnya.
"Yang terhormat sesuai dengan pokok bahasan yang kedua, yaitu tentang kajian strategi Wantannas RI terkait dinamika geopolitik nasional, regional, dan internasional. Saat ini Wantannas RI telah melaksanakan reviu prediksi isu strategis nasional 2025," ungkap Sekretaris Jenderal (Sesjen) Wantannas, Laksdya TSNB Hutabarat dalam rapat bersama Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2024).
Baca Juga
Kemenhub: Trem Otonom Bisa Kembali Beroperasi di IKN Setelah Optimalisasi dari Operator
Dalam pemaparannya, Laksdya TSNB Hutabarat atau yang akrab disapa Cokky Hutabarat, memetakan isu-isu strategis tersebut ke dalam sejumlah bidang. Bidang tersebut adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, geografi, demografi, sumber kekayaan alam (SKA), isu global dan regional, hingga hukum.
"(Di) bidang ideologi yaitu pengaruh ideologi asing, radikalisme dan ekstremisme, krisis kepercayaan terhadap Pancasila, polarisasi sosial, dan minimnya pemahaman Pancasila," ungkap dia.
Sementara pada bidang politik, prediksi isu strategis yang akan berkembang menurut Wantannas, antara lain opini tentang pemerintahan baru Jakarta setelah pemindahan ibu kota ke IKN, lalu ada daerah otonomi baru. Selain itu disebut pula dampak dari Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, konflik kepala daerah hingga praktik shadow state.
Sementara itu, pada bidang ekonomi terdapat isu ekonomi digital, industri pariwisata, kebijakan fiskal, UMKM, ketahanan energi, ketahanan pangan, ekonomi kelautan, perubahan tata ruang, dan pengelolaan pesisir. Di bidang sosial budaya, Wantannas menyoroti berkembangnya LGBTQ, penguatan jati diri di Papua, konflik di pesisir, minat petani untuk generasi muda, kesejahteraan dosen, kualitas sarjana, kualitas pendidikan, budaya antikorupsi, dan konten TV.
Kemudian, di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu terkait dengan residivisme, pendanaan teroris, OPM, kedaulatan di perbatasan, perang siber, dan keamanan digital, kurangnya alutsista, dan keamanan laut. Bidang geografi, yakni perubahan iklim, kerusakan hutan, pencemaran air, sungai dan danau, ketersediaan air bersih, ketidakmerataan infrastruktur, ketimpangan pembangunan, dan penurunan kualitas tanah.
"Bidang demografi yaitu pertumbuhan penduduk tinggi, ketimpangan kepadatan penduduk, urbanisasi yang tinggi, pengangguran dan minim keterampilan, kesenjangan sosial, dan pendidikan belum merata," tuturnya.
Baca Juga
Lapor ke DPR, Wantannas akan Uji Coba Makan Bergizi Gratis di 316 Sekolah
Selanjutnya, pada bidang sumber kekayaan alam (SKA), yaitu penebangan hutan liar, kebakaran hutan, overfishing dan illegal fishing, pertambangan emas ilegal, pencemaran sungai, pengalihan fungsi lahan, dan kerusakan ekosistem laut. Sesjen Wantannas juga menyampaikan pada bidang hukum, yaitu berkenaan dengan pencurian data, batas wilayah, imigran ilegal, korupsi, dan narkoba lintas negara.
"Sedangkan bidang keamanan berkaitan dengan terorisme, cyber war, IKN, dan pengungsi," ujar dia