3 Direktur KPK Ditunjuk Jadi Pj Kepala Daerah Jelang Pilkada 2024, Ada Ciamis dan Nagekeo
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjuk tiga direktur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penjabat (Pj) kepala daerah. Ketiga direktur KPK yang ditunjuk sebagai Pj kepala daerah menjelang pemungutan suara Pilkada 2024 yang digelar serentak pada 27 November 2024.
Ketiga direktur itu, yakni Direktur Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK Budi Waluya, yang ditunjuk sebagai Pj bupati Ciamis, Direktur Korsup Wilayah IV KPK Edi Suryanto sebagai Pj wali kota Pontianak, Kalimantan Barat, dan Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, Herda Helmijaya sebagai Pj bupati Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.
Budi Waluya dilantik sebagai Pj bupati Ciamis oleh Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat pada Jumat (1/11/2024). Tugas baru ini menjadi momentum bagi KPK untuk berperan aktif dalam upaya menciptakan transparansi dan akuntabilitas di tingkat pemerintahan daerah.
Baca Juga
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi Ditunjuk Jokowi Jadi Pj Gubernur Jakarta
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, yang turut hadir dalam prosesi pelantikan tersebut menyampaikan apresiasinya atas dukungan dan kepercayaan pemerintah yang menugaskan insan KPK untuk memimpin di daerah. Tanak juga berharap, penjabat kepala daerah yang berasal dari KPK dapat menjaga integritas dan sekaligus menularkan nilai-nilai antikorupsi di daerah yang dipimpin.
“Jangan sampai tergoda jerat korupsi, karena tugas sebagai kepala daerah tidaklah ringan. Tetap jaga integritas walau tak bertugas di KPK, dan sebarkan semangat antikorupsi. Di saat yang sama, Anda dapat memantau langsung permasalahan yang ada di daerah, untuk perbaikan di saat ini maupun sebagai saran dan evaluasi saat nanti penugasan telah selesai," kata Tanak.
Seusai dilantik, Budi Waluya menegaskan komitmennya untuk melanjutkan upaya penguatan integritas birokrasi di Kabupaten Ciamis.
“Terima kasih untuk pimpinan KPK dan seluruh insan KPK yang terus mendukung kami. Tentunya, ini jadi momentum untuk membawa nilai-nilai integritas dan antikorupsi yang selama ini ada di KPK ke daerah,” ujar Budi.
Budi juga menambahkan, sinergisitas antara Pemkab Ciamis dan KPK nantinya akan makin erat dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi.
“Sehingga kami dapat memotret permasalahan dan tantangan di Ciamis dalam sudut pandang yang lebih luas. Selain itu, hal ini baik untuk kami di KPK untuk dapat melihat bagaimana kondisi daerah secara langsung di lapangan,” ungkapnya.
Secara terpisah, Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) KPK yang turut hadir dalam seremoni tersebut, Zuraida Retno Pamungkas, menegaskan penugasan Budi Waluya menjadi Pj bupati Ciamis tidak tumpang tindih dengan posisinya di KPK. Hal ini karena Budi Waluya nonaktif sementara di KPK, dan jabatannya akan diisi oleh pelaksana harian.
Sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-4602 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Ciamis, selama melaksanakan tugas sebagai Pj bupati, Budi Waluya harus tetap menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama.
“Kami (KPK) mendukung program pemerintah dan penugasan ini merupakan perintah dari presiden melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sesuai surat keputusan bahwa yang bersangkutan tetap menjabat, yang sementara ini tugasnya di KPK akan diserahkan kepada pelaksana harian (Plh). Pun setelah penugasan selesai, yang bersangkutan akan kembali ke KPK,” terang Zuraida.
Sebelum bertugas sebagai Direktur PLPM di KPK, Budi Waluya menjabat sebagai direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK. Dengan jabatannya sebagai Pj bupati Ciamis, Budi akan menghadapi beragam tantangan, salah satunya Pilkada 2024. Pesta demokrasi tersebut juga menjadi salah satu sasaran KPK lewat kampanye hajar serangan fajar, yang bertujuan agar pemilihan umum termasuk pilkada bebas dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Baca Juga
Hal itu selaras dengan pesan Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, yang meminta agar pelaksanaan Pilkada 2024 berlangsung tertib dan aman.
“Acara pelantikan penjabat bupati Ciamis acara ini bukanlah sekadar seremonial, tetapi sebuah komitmen untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Masa jabatan saudara-saudara tidaklah panjang, hanya kurang dari 4 bulan. Pada bulan November ini kita menghadapi pilkada serentak dan pastikan segala sesuatunya sudah siap di lapangan agar pilkada dapat berjalan dengan lancar,” kata Bey.