Thomas Djiwandono Koordinasi dengan PANRB soal Kementerian dan Lembaga Baru
JAKARTA, investortrust.id - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono menyebut telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) mengenai pembentukan kementerian/lembaga (K/L) baru.
“Itu adalah semua sudah dikoordinasikan. Dalam hal ini Kemenkeu sudah koordinasi, harmonisasi dengan Kementerian PAN RB,” kata Thomas saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (11/9/2024).
Baca Juga
Anggaran untuk Kementerian/Lembaga Baru Telah Disiapkan di APBN 2025
Langkah koordinasi ini, kata Thomas, sebagian bagian untuk menyiapkan keputusan bagi presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Dengan koordinasi ini, anggaran terkait kementerian atau lembaga baru sudah disiapkan.
“Itu sudah dilakukan supaya apa pun yang akan diputuskan oleh presiden terpilih atau presiden nanti akan bisa dilakukan secara anggaran,” ujar dia.
Thomas mengatakan koordinasi dan pembicaraan dengan Kementerian PANRB terus berlangsung. Koordinasi ini dilakukan dengan menunggu keputusan revisi Undang-Undang Kementerian Negara.
“Tentunya ada, tetapi kan ini hal-hal karena prosesnya sedang berlanjut. Kalau enggak salah minggu depan DPR akan menentukan. Jadi kita tunggu saja ke situ, tetapi tentunya bahasan-bahasan itu ada dan sudah dikoordinasikan,” ucap dia.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyebut perubahan anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) tidak berpengaruh banyak ke defisit. Dia mengatakan anggaran belanja yang naik tetap membuat defisit sebesar 2,53% dari PDB.
Said mengatakan penambahan belanja K/L yang menyeret pos di belanja lainnya tersisa Rp 491,22 triliun rencananya akan digunakan untuk mengatasi hal-hal tak terduga.
“Itu isinya antara lain sebenarnya yang pertama tentukan untuk dana on call untuk bencana. Kemudian dana-dana tidak terduga katakanlah seperti nilai tukar,” kata Said.
Baca Juga
Disetujui Prabowo, Anggaran 15 Kementerian dan Lembaga Ini Ditambah di APBN 2025
Selain mengatasi peristiwa tak terduga, Said menyebut pos belanja lainnya juga mengantisipasi program dari Prabowo-Gibran. Meski demikian, kebijakan alokasi anggaran dari pos tersebut perlu melihat postur kementerian negara yang ditetapkan di pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Lihat posturnya nanti. Berapa jumlah kementerian. Berapa badan. Tapi anggarannya sudah kami siapkan terlebih dahulu. Sehingga begitu anggarannya kami siapkan lebih dahulu, kalau ada pemisahan KL, atau sebaliknya ada KL baru, maka bisa langsung bekerja dengan persetujuan komisi terkait,” kata dia.