Indonesia Butuh Puluhan Tahun untuk Tentukan Patok Batas Negara, Menlu Retno Ungkap Penyebabnya
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Marsudi menjelaskan perundingan untuk menentukan menentukan batas negara kerap membutuhkan waktu belasan hingga puluhan tahun lamanya.
“Perundingan-perundingan perbatasan memang tidak pernah memakan waktu yang pendek. Selalu memakan waktu yang panjang,” kata Retno saat gelaran One Map Policy Summit 2024, di Jakarta, Kamis (11/7/2024).
Retno mengatakan kebijakan satu peta yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak hanya memiliki perspektif domestik, tapi juga hubungan luar negeri.
“Karena hubungan penegakan kedaulatan atau hak berdaulat di wilayah yang berbatas dengan negara lain,” kata dia.
Baca Juga
Menko Airlangga: Program Kebijakan Satu Peta Akan Dilanjutkan di Era Pemerintahan Prabowo-Gibran
Peta resmi negara, kata Retno, akan menjadi rujukan bagi masyarakat internasional atas pengakuan kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia atas suatu wilayah. Dia mengatakan sejak pemerintahan Jokowi, tema kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia menjadi prioritas diplomasi Indonesia.
“Yang kita kenal prioritas 4+1, salah satunya adalah diplomasi kelautan,” kata dia.
Selama satu dekade terakhir, terdapat empat perjanjian batas wilayah yang sudah diselesaikan. Retno menyebut perjanjian pertama yang disepakati yaitu delimitasi batas ZEE dengan Vietnam sudah selesai ini adalah negosiasi yang cukup lama memakan waktu 12 tahun.
“Kedua, kesepakatan Indonesia dengan Malaysia pada 2 segmen batas maritim Laut Sulawesi, dan Selat Malaka bagian selatan selesai Juni 2023 setelah perundingan panjang 18 tahun,” kata dia.
Baca Juga
Ketiga, kata Retno, Indonesia dan Filipina juga sudah menyepakati principal and guidelines batas landas kontinen pada Oktober 2022. Kesepakatan ini akan dijadikan rujukan penting untuk perundingan batas landas kontinen yang akan melengkapi batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Sulawesi yang sudah selesai pada 2014.
Keempat, dalam kurun waktu 2017-2019, terdapat tiga segmen batas darat dengan Malaysia di Kalimantan-Sabah yang telah disepakati.
“Sementara tiga segmen batas darat lainnya yaitu segmen Pulau Sebatik, segmen Sinapat-Senai, dan West Pillar AA di Kalimantan-Sabah, kita targetkan tahun ini akan selesai setelah berunding 24 tahun. 24 tahun berunding akhirnya insyaallah kita akan selesaikan tahun ini,” kata dia.
Selain itu, garis batas darat antara Indonesia dan Timor Leste, di segmen Subina-Oben dan Noel Besi-Citrana, kata Retno, juga sudah mendekati penyelesaian. Perundingan garis batas Indonesia dan Timor Leste itu dirundingkan 19 tahun.
Sementara itu, kata Retno, beberapa perundingan yang sedang dalam tahap pembahasan yaitu pertama, Indonesia-Malaysia sedang membahas beberapa segmen batas maritim. Kedua, Indonesia-Vietnam juga tengah penyusunan teknis pengaturan pelaksana di area tumpang tindih ZEE Indonesia yang berada di landas kontinen Vietnam.
“Ketiga adalah (pembahasan) Indonesia-Palau dan Indonesia-Filipina,” kata dia.