Rapat dengan Pimpinan MPR, Jokowi Tegaskan Pentingnya Bangun Sinergi Nasional
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pentingnya komunikasi antarlembaga dan membangun strategi nasional. Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat konsultasi dengan ketua dan delapan wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (28/6/2024).
“Bapak Presiden menegaskan pentingnya komunikasi antarlembaga negara untuk membangun sinergi nasional, untuk menjaga agar Indonesia selalu kokoh dalam menghadapi situasi global yang tidak menentu,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.
Baca Juga
Ubah ke Parlementer, Rakyat Tak Ingin MPR Kembali Jadi Lembaga Tertinggi Negara
Pertemuan ini juga membahas rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI pada tahun ini. Jokowi menyampaikan sidang-sidang terkait peringatan tersebut akan digelar seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Bapak Presiden menegaskan bahwa sidang-sidang dalam peringatan kemerdekaan HUT RI agar tetap seperti tahun-tahun yang lalu, yaitu sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD, serta sidang paripurna DPR tentang RAPBN 2025,” jelasnya.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga menyampaikan tata upacara militer upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI akan digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan peserta terbatas. Pada saat yang sama, akan diselenggarakan juga upacara di Istana Merdeka, Jakarta.
“Perihal undangan pimpinan MPR kepada Bapak Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi pada tanggal 18 Agustus 2024 malam di Jakarta, Presiden menyatakan akan mengatur waktu untuk bisa hadir,” tandas Mensesneg.
Dalam pertemuan konsultasi tersebut hadir Ketua MPR Bambang Soesatyo, beserta delapan Wakil Ketua MPR, yakni Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Sjarifuddin Hasan, Muhammad Hidayat Nur Wahid, Yandri Susanto, Muhammad Amir Uskara, dan Fadel Muhammad, serta Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah.
Baca Juga
Sementara itu, hadir mendampingi Presiden Jokowi, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.