Waspada Kemarau, BMKG Ingatkan Potensi Kekeringan Parah hingga Karhutla
JAKARTA, investortrust.id - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan pemerintah pusat dan daerah untuk mewaspadai musim kemarau 2024. BMKG mengingatkan adanya potensi kekeringan parah dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengaku sudah menyampaikan laporan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai potensi kekeringan ekstrem di musim kemarau tahun ini. Dikatakan, terdapat sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami kekeringan meteorologis pada musim kemarau sehingga membutuhkan kesiagaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Laporan kepada Presiden perihal kondisi iklim dan kesiapsiagaan kekeringan 2024 sudah kami sampaikan agar mendapat atensi khusus pemerintah sehingga risiko dan dampak yang ditimbulkan dapat diantisipasi dan diminimalisir sekecil mungkin," kata Dwikorita dalam keterangannya, Rabu (29/5/2024).
Baca Juga
Dwikorita mengungkapkan mayoritas wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sudah mengalami hari tanpa hujan (HTH) sepanjang 21-30 hari atau lebih panjang. Selain itu, berdasarkan analisis curah hujan dan sifat hujan yang dilakukan BMKG, kondisi kering sudah mulai memasuki wilayah Indonesia, khususnya di bagian selatan Khatulistiwa.
"Sebagian wilayah Indonesia sebanyak 19% dari zona musim sudah masuk musim kemarau, dan diprediksi sebagian besar wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara segera menyusul memasuki musim kemarau dalam tiga dasarian ke depan. Kondisi kekeringan ini saat musim kemarau akan mendominasi wilayah Indonesia sampai akhir bulan September," paparnya.
Untuk itu, BMKG merekomendasikan pemerintah daerah yang masih mengalami hujan atau transisi dari musim hujan ke musim kemarau untuk dapat segera mengoptimalkan secara lebih masif upaya memanen air hujan. Pemanenan air hujan dapat dilakukan melalui tandon-tandon/ tampungan-tampungan air, embung-embung, kolam-kolam retensi, sumur-sumur resapan, dan lainnya seiring dengan upaya mitigasi dampak kejadian ekstrem hidrometeorologi basah yang sedang dilakukan.
"Terkait pertanian, maka pola dan waktu tanam untuk iklim kering pada wilayah terdampak dapat menyesuaikan. Karenanya, BMKG akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan menteri pertanian dan gubernur provinsi terdampak," paparnya.
BMKG berharap informasi peringatan dini kesiapsiagaan musim kemarau tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif oleh pemerintah pusat dan daerah.
Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan menyampaikan hingga dasarian II Mei 2024, pemantauan terhadap anomali iklim global di Samudera Pasifik menunjukkan indeks ENSO sebesar +0.21 atau dalam kondisi netral. Kondisi indeks ENSO sudah berada pada level netral selama dua dasarian, dan diprediksi akan terus netral sampai periode Juni-Juli 2024. Selanjutnya, pada periode Juli-Agustus-September 2024, ENSO netral diprediksi akan beralih menuju fase La Nina lemah yang akan bertahan hingga akhir tahun 2024. Fenomena La Nina lemah ini diprediksi tidak berdampak pada musim kemarau yang akan segera hadir. Sedangkan di Samudera Hindia, pemantauan suhu muka laut menunjukkan kondisi IOD netral namun cenderung beralih ke fase IOD positif.
Melihat fakta tersebut, daerah dengan potensi curah hujan bulanan sangat rendah dengan kategori kurang dari 50mm per bulan perlu mendapat perhatian khusus untuk mitigasi dan antisipasi dampak kekeringan. Daerah-daerah tersebut meliputi sebagian besar Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Bali dan Nusa Tenggara, sebagian Pulau Sulawesi, dan sebagian Maluku dan Papua.
Dari hasil monitoring hotspot yang dilakukan dengan satelit, menunjukkan telah munculnya beberapa hotspot awal pada daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sehingga diperlukan perhatian khusus untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran di sepanjang musim kemarau.
"Memperhatikan dinamika atmosfer jangka pendek terkini, masih terdapat jendela waktu yang sangat singkat yang bisa dimanfaatkan secara optimal sebelum memasuki peride pertengahan musim kemarau," ujarnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto mengatakan BMKG memberikan sejumlah rekomendasi teknis yang bisa dilakukan sebagai langkah mitigasi dan antisipasi. Beberapa di antaranya, penerapan teknologi modifikasi cuaca untuk pengisian waduk-waduk di daerah yang berpotensi mengalami kondisi kering saat musim kemarau dan membasahi dan menaikkan muka air tanah pada daerah yang rawan mengalami karhutla ataupun pada lahan gambut.
Baca Juga
BMKG berharap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Pertanian (Kementan)dapat memastikan koneksitas jaringan irigasi dari waduk ke kawasan yang terdampak kekeringan benar-benar memadai.
"Agar upaya modifikasi cuaca dapat terlaksana dengan efektif dan efisien dalam memitigasi potensi bencana kekeringan," katanya.