Jokowi Sebut Ada Kementerian Punya 500 Aplikasi
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, saat ini terdapat 27.000 aplikasi milik pemerintah yang tidak terintegrasi, bahkan kerap tumpang tindih. Bahkan, terdapat kementerian yang memiliki 500 aplikasi.
Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberikan sambutan acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).
"Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi. Bayangkan," kata Jokowi.
Baca Juga
Jokowi Luncurkan Jalan Tol Digitalisasi Pelayanan Publik Bernama INA Digital
Untuk itu, Jokowi memerintahkan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah berhenti membuat aplikasi dan platform baru.
"Oleh sebab itu, perlu saya sampaikan mulai tahun ini sudah saya sampaikan di Jan yang lalu, mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru. Berhenti membikin platform-platform baru. Stop," tegasnya
.
Jokowi menduga munculnya ratusan aplikasi di satu kementerian disebabkan kebijakan yang tidak berjalan secara berkelanjutan dan berorientasi proyek. Akibatnya, saat ganti menteri atau kepala daerah, aplikasi yang digunakan juga berganti.
"Mungkin dulu setiap ganti menteri, ganti aplikasi. Sama di daerah, ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yg kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi," tegasnya.
Jokowi tak menyebut kementerian yang memiliki lebih dari 500 aplikasi. Menurutnya, banyaknya aplikasi membuat birokrasi semrawut. Hal ini karena setiap ada aplikasi baru harus di-install dan mengisi data kembali.
Padahal, Jokowi menekankan birokrasi seharusnya hadir untuk melayani masyarakat, bukan justru mempersulit dan memperlambat. Dengan demikian, kepuasan masyarakat menjadi tolok ukur kinerja birokrasi. Namun, hal itu sulit tercapai karena saat ini terdapat 27.000 aplikasi milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan anggaran pengadaannya mencapai Rp 6,2 triliun.
"Enggak akan mungkin mempermudah, mempercepat. Enggak. Tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih," katanya.
Untuk itu, pemerintah mengintegrasikan seluruh aplikasi dan platform dengan government technology (GovTech) Indonesia bernama INA Digital. Selain mengintegrasikan seluruh pelayanan pemerintah berbasis elektronik, INA Digital dapat meningkatkan daya saing Indonesia secara global.
"Kita harus memperkuat digital public infrastructure kita. Semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat govtech kita. Satu portal terintegrasi yang kita namakan Ina Digital," katanya.
Baca Juga
Jokowi Akan Buka "SPBE Summit 2024" dan Luncurkan "GovTech Indonesia"
Jokowi mengatakan, pengintegrasian SPBE dalam INA Digital masih dalam tahap awal. Sistem ini perlu disosialikan dan diperbaiki terus menerus. Yang pasti, Jokowi menekankan, seluruh kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah harus bersama-sama mengintegrasikan dan melakukan interprobabilitas aplikasi, layanan, dan data.
"Tidak boleh ada lagi alasan ini dan itu karena merasa datanya milik saya, datanya milik kementerian saya, datanya milik lembaga saya, datanya milik pemda saya, enggak boleh lagi. Enggak akan maju kita kalau kita masih egosentrik, itu kita pelihara. Jadi sekali lagi, tinggalkan praktik-praktik lama, tinggalkan mindset-mindset lama," tegasnya.