Peluang dan Tantangan Investasi di Remote Area Kepulauan Maluku dan NTT

Oleh: Ir Fransiskus Go SH, Pengamat Ketenagakerjaan dan Pendidikan sekaligus investor di Maluku dan NTT

JAKARTA, investortrust.id -  Maluku dan Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan wilayah yang sesungguhnya kaya budaya, kearifan lokal, dan sumber daya alam. Namun demikian kedua Provinsi Kepulauan ini menghadapi permasalahan.

Maluku sebagai Provinsi di Kawasan Timur Indonesia, memiliki karakteristik yang berbeda dengan Provinsi lain di Kawasan Barat Indonesia, khususnya terkait dampak konflik sosial, kemiskinan, dan kesenjangan sosial. Potensi wilayah yang berbeda mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang berbeda pula di setiap wilayah, sehingga menciptakan kesenjangan ekonomi dan sosial. Menurut data BPS 2023, Maluku masuk dalam urutan 4 besar Provinsi termiskin di Indonesia.

Sementara itu Nunsa Tenggara Timur (NTT) memiliki 1.192 pulau dan hanya sekitar 42 pulau yang dihuni, dimana 5 pulau paling besar yaitu Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Timor, Pulau Lembata, dan Pulau Alor. 

NTT memiliki potensi sumber daya alam beragam yang pemanfaatannya belum optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak tanah telantar. Masyarakat NTT juga hidup dalam kesenjangan pendapatan perkapita dan dibawah rata-rata nasional. Menurut data BPS Maret 2023, NTT masuk dalam urutan 3 besar Provinsi termiskin di Indonesia. 

Mengenai Maluku, perekonomiannya  bergantung pada sektor pertanian seperti kelapa, cengkeh, pala, dan perikanan. Infrastruktur terutama di luar Ibukota Ambon, masih memerlukan peningkatan terutama akses transportasi dan ketersediaan listrik. Pariwisata mulai berkembang di Maluku terutama dengan potensi alamnya yang indah seperti pantai, pulau-pulau kecil dan keanekaragaman hayati bawah laut.

Baca Juga

Utilisasi Pelabuhan Kawasan Timur di Bawah 55%,  Pemerintah Dorong Logistik Berbasis Komoditas

Sedangkan NTT memiliki potensi ekonomi yang besar dengan komoditas seperti kopi, cokelat, tebu, dan perikanan. Sektor pariwisata di NTT juga berkembang terutama dengan daya tarik seperti Pulau Komodo, Taman Nasional Kelimutu dan Pantai-Pantai yang indah. Namun demikian masih ada tantangan dalam infrastruktur dan aksesibilitas di beberapa daerah di NTT, terutama di daerah terpencil dan Pulau-Pulau Kecil.

Permasalahan yang dihadapi  baik di Provinsi Maluku dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah  Keterbatasan Infrastruktur dengan masih minimnya akses transportasi, dan  ketersediaan listrik dan air minum. Kedua, Lingkungan dan Perubahan yang diakibatkan Kerusakan Lingkungan, Dampak Perubahan Lingkungan, dan Sulitanya Pengairan. Ketiga, Kesehatan dan Pendidikan yang mencakup akses layanan pendidikan dan angka partisipasi pendidikan yang masih rendah, rendahnya ketersediaan tenaga medis dan fasilitas kesehatan. Keempat , Ekonomi dan Lapangan Kerja yang mencakup tingginya tingkat pengangguran dan tantangan dalam pengembangan sektor ekonomi. Kelima, Sosial dan Budaya yang mencakup  tanah ulayat/adat, kemiskinan dan ketimpangan sosial, hingga human trafficking.

Lima Tantangan Investor

Lima tantangan investasi bagi investor di dua provinsi kepulauan tersebut adalah:

1. Tingkat pendidikan yang rendah dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Padahal pendidikan formal adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk masyarakat. 

2. Terbatasnya Kemandirian ASN. NTT adalah provinsi ke-10 dengan jumlah PNS terbanyak di Indonesia. Secara total PNS NTT berjumlah 114.938.  Masih banyak ASN yang kualitasnya perlu ditingkatkan. Dengan minimnya peran swasta, maka tulang punggung pembangunan berada di tangan ASN yang memiliki ketahanan ekonomi yang pasti.

3. Kreatif berpikir SDM terbatas.

4. Keengganan investor yang kerap dihadang politikus daerah,  dan diperas oknum daerah, birokrasi yang berbelit dan panjang, serta kenyamanan dan keamanan yang kurang kondusif.

5. Pemimpin daerah tidak menjadi tuan rumah yang baik. Banyak orang menjadi pemimpin daerah karena hanya bermodalkan uang tanpa kapasitas dan kualitas.

Kondisi Ekonomi

Merujuk data  Biro Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT masih ditopang oleh sektor pertanian sebesar 30,42%, sektor jasa sebesar 16,42%, sektor perdagangan dan rumah makan sebesar 15,87%. Sementara presentasi penduduk miskin NTT sebesar 19,96%. Jumlah penduduk miskin 1.141.110 jiwa, garis kemiskinan per kapita Rp507.203 per bulan.

Menurut berbagai sumber penelitian, karakteristik kemiskinan di Provinsi Maluku di antaranya adalah sebagian besar penduduk miskin banyak bekerja pada sektor informal, tingkat pendidikan masih rendah, kondisi perumahan mayoritas terbuat dari dinding papan, lantai dari papan dan tanah, serta atap dari rumbia dan seng.  Sementara presentasi penduduk miskin di Provinsi Maluku 16,42 %, jumlah penduduk miskin 301.610 jiwa. Garis kemiskinan per kapita Rp 684.020 per bulan.

Baca Juga

Ekonomi RI Ditargetkan Tumbuh 5,3-5,6% pada 2025, Pulau Jawa dan Maluku Jadi Penopang

Program Terobosan

Terdapat sejumlah Program Terobosan yang bisa menyiasati sejumlah kendala pertumbuhan di dua provinsi ini. Terobosan tersebut yakni;

Pengembangan Infrastruktur Dasar melalui: peningkatan dan perbaiki jaringan jalan, pelabuhan, dan bandara untuk untuk meningkatkan aksesibilitas. Pembangunan dan pemeliharaan sistem kelistrikan yang andal untuk mendukung aktivitas ekonomi. 

Difasilitasinya pengembangan sektor komoditas unggulan dengan mempermudah akses ke pasar, dan sumber bahan. 

Mendukung pengembangan sektor pariwisata dengan meningkatkan aksesibilitas ke destinasi wisata. Meningkatkan daya tarik investasi dengan menyediakan infrastruktur yang memadai.

Sementara Program Terobosan Kedua adalah: Pengembangan Sektor Komoditas Unggulan melalui peningkatan produktivitas dan kualitas komoditas (kelapa, cengkeh, pala, kopi, cokelat, tebu, dan perikanan melalui pelatihan pemberian bibit/bibit unggul dan dukunga teknologi. Juga pengembangan industri hilir untuk menghasilkan produk bernilai tambah.

Program ini akan berdampak pada meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sehingga mendukung upaya pengurangan kemiskinan. Menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha terutama di sektor industri hilir. Meningkatkan daya saing produk daerah di pasar domestik dan internasional sehingga mendukung promosi pariwisata. Meningkatkan daya tarik investasi, khususnya di sektor agribisnis dan industri pengolahan. 

Tak boleh ketinggalan, sektor pendidikan tetap menjadi ujung tombak untuk solusi peningkatan kapabilitas dan kapasitas sumber daya manusia yang harus dilakukan pemerintah. Dengan demikian kualitas ASN bisa ditingkatkan serta angka partisipasi pendidikan warga setidaknya mencapai minimal lulusan SMA, dan memiliki keahlian dan bersertifikat.

Di sektor ekonomi dan kesehatan, perputaran ekonomi daerah wajib melibatkan swasta, tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah, karena jumlah PAD terbatas. Perlu pula dilakukan intevensi kesehatan dasar bagi bumil dan balita. 

Di sektor infrastruktur harus tercipta  jalan, listrik, air, perizinan, lahan bebas sengketa, dan  kebijakan yang ramah serta mendukung investasi swasta dari luar. Langkah tersebut nantinya akan mendukung tingkat kenyamanan berinvestasi di daerah.

**Paparan ini disampaikan penulis sebagai Keynote Speaker di SCU For Indonesia: Exploring The Potentials of Remote, Border Areas, and Islands at Eastern Indonesia (Maluku & NTT), pada Selasa, 30 April 2024  di  Soegijapranata Catholic University (SCU), Semarang, Jawa Tengah.