Beredar Susunan Kabinet, Gerindra: Bukan dari Prabowo dan Tim
JAKARTA, investortrust.id - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan presiden terpilih Prabowo Subianto belum pernah mengeluarkan susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Untuk itu, Dasco memastikan susunan kabinet yang beredar saat ini bukan dari Prabowo dan timnya.
"Kami tegaskan sekali lagi bahwa itu tidak benar, dan belum pernah dikeluarkan oleh Pak Prabowo Subianto dan timnya," kata Dasco dikutip dari Antara, Minggu (28/4/2024).
Dasco meminta pendukung Prabowo-Gibran dan masyarakat untuk tidak bingung dengan banyaknya versi susunan kabinet Prabowo-Gibran yang beredar saat ini. Ditekankan, tidak ada satu pun versi susunan kabinet yang beredar tersebut yang benar.
"Kepada masyarakat luas terutama pendukung Prabowo-Gibran agar tidak merasa bingung bahwa akhir-akhir ini banyak sekali beredar susunan kabinet dengan berbagai macam versi. Nah, untuk itu kami konfirmasi bahwa tidak ada satupun versi yang benar," ujarnya.
Wakil Ketua DPR ini memaparkan proses penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran belum dimulai. Hal ini mengingat Prabowo masih terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak. Selain itu, kajian dalam merumuskan komposisi kabinet Prabowo-Gibran juga masih terus dibahas.
"Komunikasi-komunikasi masih dilakukan, kemudian Pak Prabowo masih melihat portofolio-portofolio yang ada, kemudian masih melakukan pengkajian-pengkajian kementerian-kementerian yang ada sehingga terlalu dini rasanya kemudian susunan-susunan kabinet itu sudah keluar," katanya.
Menurutnya, daftar susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran yang banyak beredar mungkin aspirasi bagi perumusan kursi-kursi menteri periode mendatang.
"Bahwa itu juga mungkin dikeluarkan untuk menjadi aspirasi ya mungkin, tetapi kami tegaskan sekali lagi bahwa itu tidak benar dan belum pernah dikeluarkan oleh Pak Prabowo Subianto dan timnya," tuturnya.
Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pembicaraan terkait komposisi kabinet Prabowo-Gibran kian intensif. Hal itu dikatakan Muzani pada Kamis (18/4/2024) atau menjelang putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Saya kira dengan makin dekatnya keputusan Mahkamah Konstitusi, saya kira pembicaraan tentang susunan kabinet dalam pemerintahan Prabowo-Gibran makin intensif, baik menteri-menteri yang berasal dari partai koalisi, ataupun menteri-menteri yang berasal dari berbagai macam profesi dan keahlian, termasuk daerah-daerah," kata Muzani.
Dia menyebut syarat untuk menjadi pembantu presiden dalam kabinet Prabowo-Gibran adalah mereka yang memahami dan menyetujui program presiden. Hal ini mengingat kebijakan menteri merupakan elaborasi atau penerjemahan dari kebijakan presiden.