Jokowi Perintahkan Seluruh K/L Integrasikan Layanan pada Portal Nasional
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga (K/L) harus harus mengintegrasikan berbagai aplikasi layanan melalui application programming interface (API)\ atau sistem layanan penghubung pemerintah (SPLP) untuk disambungkan pada portal nasional selambat-lambatnya Mei 2024.
Pesan Jokowi itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu (27/3/2024).
Baca Juga
Rapat dengan Jokowi, Menteri PANRB Sebut Indonesia Akan Ukir Sejarah Baru
Azwar Anas tidak memungkiri terdapat kendala pemahaman karena mengintegrasikan berbagai aplikasi bukan hal mudah. Hal ini mengingat setiap kementerian/lembaga punya konsultan dan ahli IT masing-masing. Meski begitu, hal ini disebutnya sudah bisa diatasi.
“Alhamdulillah ini sudah mulai terpecahkan lewat single sign on (SSO) yang bernama INA Pass akan menjadi pintu untuk mengintegrasikan berbagai layanan yang ada di pemerintah, dan Presiden meminta selambat-lambatnya pengintegrasian selesai pada Mei nanti," kata Azwar Anas.
Pengintegrasian layanan pada satu portal menurut Azwar Anas sangat diperlukan. Hal tersebut berkaca dari kondisi saat ini, di mana masyarakat harus mengunduh aplikasi untuk setiap layanan. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika terdapat lebih dari 27.000 aplikasi yang ada di tingkat pusat dan daerah.
"Jadi rakyat ini sibuk, banyak aplikasi bukannya lebih mudah tapi rakyat harus mengunduh satu-satu. Misal pertanahan harus unduh aplikasi Kementerian ATR/BPN, kesehatan unduh aplikasi Kementerian kesehatan, dan seterusnya," ujar Azwar Anas.
Dengan sistem baru ini, ke depannya masyarakat tidak perlu lagi mengunduh berbagai aplikasi tersebut. Cukup dalam satu portal berbagai layanan dengan akses SSO melalui pemanfaatan sertifikat elektronik sekali isi data untuk berbagai layanan.
"Nah kalau ini selesai, insyaallah Mei atau Juni untuk memperoleh IKD (identitas kependudukan digital) masyarakat tidak harus ke kelurahan, ke desa cukup pakai biometrik nanti akan mendapatkan IKD. Tentu ini lompatan yang sangat besar dan atas arahan Bapak Presiden kendala kendalanya supaya ke depan akan segera di eksekusi," jelas Azwar Anas.
Baca Juga
Dorong Inovasi Layanan Publik, Kementerian PANRB Gelar Uji Coba dan Pembobotan Instrumen Evaluasi
Lebih lanjut Azwar Anas menambahkan, dalam jangka pendek tepatnya pada triwulan ketiga tahun 2024 akan diluncurkan sembilan layanan prioritas terpadu meliputi layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan satu data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online.
Sementara itu, dalam jangka menengah, fokus akan diberikan pada layanan yang terintegrasi, akses yang merata dan inklusif, serta teknologi yang ramah pengguna. Hal ini diharapkan akan meningkatkan indeks perkembangan pemerintahan digital atau e-government development index, indeks persepsi korupsi, dan alat ukur kemajuan lainnya.
"Dalam jangka panjang, tujuan utama adalah membangun birokrasi yang efisien dan efektif, meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tentunya ini best practice dari sejumlah kisah sukses digitalisasi dari negara-negara lain, seperti India, Estonia, dan Tiongkok yang memberikan inspirasi tentang potensi transformasi digital dalam mempercepat pembangunan," paparnya.