Politik Identitas Menurun di Pemilu 2024
JAKARTA, investortrust.id - Pemilihan Umum (pemilu) 2024 akan segera digelar pada 14 Februari. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nezar Patria menilai kini ada penurunan politik identitas, yang kerap menjadi wacana dominan selama dua penyelenggaraan pemilu terakhir.
Wamen mengapresiasi masyarakat yang semakin dewasa dengan pengalaman dua kali pemilu sebelumnya, yang nyaris membelah bangsa. “Kita bersyukur, kali ini, kelihatannya politik identitas tidak lagi wacana dominan dalam Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2024. Perbedaan tidak mengeksploitasi politik identitas. Tapi, isu yang ditampilkan lebih ke black campaign, menggunakan berbagai macam medium,” kata Nezar dalam keterangan mengenai hasil Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema 'Dewasa Berdemokrasi pada Pemilu 2024', Senin (29/01/2024).
Baca Juga
Etika Presiden Boleh Kampanye, Jangan Jadi Tirani bagi Demokrasi
Damai, Perlu Kolaborasi
Pemilu, lanjut dia, diharapkan berlangsung dengan demokratis, jujur, adil, dan damai. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak, baik pemerintah, penyelenggara, peserta, media, hingga masyarakat pada umumnya.
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nezar Patria menilai, salah satu tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 adalah isu disinformasi, malinformasi, dan misinformasi yang dapat menimbulkan kegaduhan, kebingungan, dan konflik di tengah masyarakat. Meski demikian, ia menyebut, jumlah isu disinformasi, malinformasi, dan misinformasi tersebut jauh lebih berkurang dibanding Pemilu 2019 dan Pemilukada 2017.
Baca Juga
"Pada pemilu kali ini, jumlah disinformasi, malinformasi, dan misinformasi terkait Pemilu 2024 jauh lebih berkurang dibandingkan dengan dua pemilu sebelumnya. Hal itu dapat dirasakan di media sosial, instant messenger, dan grup WhatsApp, semoga dapat dipertahankan dan ditekan hingga Pemilu berakhir," katanya.
Dampak AI
Nezar menambahkan, salah satu hal baru dalam isu disinformasi, malinformasi, dan misinformasi tahun ini adalah penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI), yang dapat menghasilkan konten palsu yang lebih sulit dibedakan dengan sekali pandang. Contohnya Deepfake, yaitu teknik manipulasi gambar atau video yang dapat mengubah wajah, suara, atau gerak seseorang dengan menggunakan AI.
“Itu menjadi hal baru dalam hoaks tahun ini. Ini bukan hanya di Indonesia saja, sejak generative AI muncul, sudah digunakan di beberapa negara. Tidak hanya untuk kepentingan pemilu, tetapi juga untuk menyebarkan misinformasi dalam kesehatan dan ilmu pengetahuan,” paparnya.
Untuk mengatasi hal ini, Nezar mengatakan, Kominfo telah melakukan antisipasi sejak enam bulan sebelum pemilu. Kominfo menggandeng berbagai stakeholders, termasuk media arus utama di berbagai platform dan platform media sosial yang menjadi tempat paling rentan untuk penyebaran disinformasi dan misinformasi.
“Kami bekerja sama dengan platform medsos, Google, Meta, Tiktok, X, dan lain-lain. Kami ada komitmen cukup bagus dalam menciptakan ruang digital yang sehat, untuk menyukseskan Pemilu 2024,” papar Nezar.
Kepercayaan pada Media Meningkat
Nezar menekankan pula, Pemilu merupakan hajatan berskala besar, sehingga Kominfo berkolaborasi dengan banyak pihak dalam satu jalur koordinasi untuk mengatasi kekacauan informasi, baik dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun ekosistem media. Polarisasi yang mungkin terjadi juga dicoba untuk diantisipasi.
“Dibutuhkan juga keterlibatan organisasi masyarakat, tim pemenangan, untuk mendapatkan kesatuan pandang dan kesamaan sikap. Kita harus menciptakan pemilu ini damai. Sarana integrasi bangsa,” tegas Nezar.
Sementara itu, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengungkapkan kepercayaan masyarakat terhadap media mainstream semakin meningkat menjelang Pemilu 2024. Hal ini terlihat dari hasil survei yang menunjukkan bahwa rata-rata kepercayaan masyarakat terhadap media televisi mencapai 39%.
"Sekarang ada kondisi lebih kondusif, kepercayaan terhadap mainstream lebih tinggi. Mereka kembali ke sana, masyarakat akhirnya memilih untuk melihat kebenaran informasi di media mainstream," katanya.
Selain peningkatan kepercayaan masyarakat, Ninik juga menyoroti peran media mainstream dalam Pemilu 2024. Ninik berharap media mainstream dapat berperan aktif dalam meningkatkan partisipasi publik, memberikan edukasi kepada calon anggota legislatif, dan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang.
Sementara itu, Kepala Departemen Politik & Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes menilai, saat ini, kecenderungan model kampanye di Pemilu 2024 mulai bergeser dari media sosial kembali ke media mainstream. Menurut dia, hal ini salah satunya disebabkan oleh jenuhnya masyarakat dengan media sosial yang seringkali menyajikan informasi yang tidak terverifikasi dan cenderung menimbulkan hoaks dan disinformasi.
“Sekarang mungkin karena jenuh dan verifikasi terbatas, orang beralih ke televisi. Dalam dua survei terakhir kami, televisi menjadi rujukan utama. Di televisi, proses pemeriksaan data dan fakta, pengumpulan data, lebih terverifikasi dibandingkan sosial media,” tandasnya.
Arya menilai televisi dapat menampilkan informasi yang lebih berimbang, daripada media sosial. Secara umum, ia melihat keberimbangan televisi cukup baik dalam memberitakan Pemilu 2024.