Prabowo Sentil Anies soal Oposisi: Kalau Jokowi Diktator Tidak Mungkin Anda Jadi Gubernur

JAKARTA, investortrust.id - Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat berdebat dengan capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengenai parpol dan oposisi. Hal itu terjadi saat debat capres di kantor KPU, Jakarta, Selasa, (12/12/2023).

Mulanya, Anies menyebut saat ini sudah tidak ada pihak yang bersikap oposisi. Menurutnya, hal itu menjadi persoalan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Menanggapi hal itu, Prabowo menyebut jawaban Anies berlebihan. 

Prabowo menilai Anies lupa dapat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta karena berada di pihak partai politik yang di luar pemerintahan atau oposisi.

“Mas Anies, Mas Anies, saya berpendapat Mas Anies agak berlebihan, Mas Anies mengeluh tentang demokrasi padahal Mas Anies dipilih jadi Gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa, berarti Mas Anies oposisi," kata Prabowo.

Baca Juga

Jawab Prabowo, Anies Klaim Selesaikan Izin Gereja yang Mandek 40 Tahun

Ia pun mengingatkan bahwa hal ini benar terjadi karena partai yang dipimpin Prabowo, yakni Partai Gerindra mengusung Anies Baswedan di Pilkada DKI 2017. Menurutnya, Anies tidak mungkin menjadi gubernur DKI jika demokrasi tidak berjalan dan Jokowi seorang presiden yang diktator.

"Saya yang mengusung Bapak, kalau demokrasi kita tidak berjalan tidak mungkin anda jadi Gubernur, kalau Pak Jokowi diktator Anda tidak akan jadi Gubernur, saya waktu itu oposisi Mas Anies,” tegas Prabowo

Baca Juga

Anies Sebut Rakyat Tidak Percaya kepada Proses Demokrasi

Menanggapi pernyataan Prabowo, Anies menyebut menjadi bagian dari pemerintah atau menjadi bagian dari oposisi sama-sama posisi yang terhormat. Namun, katanya, tidak semua orang tahan menjadi oposisi.

"Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha, karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan lebih dari soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat," katanya.