Eks Ketua MK Beri Pesan ke Prabowo soal Wapres Pengganti Gibran
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar mempertimbangkan dinamika politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 dalam menentukan calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming.
Jimly menyarankan agar sosok yang dipilih sebagai wapres mendatang tidak menimbulkan persoalan dalam dinamika politik menjelang Pilpres 2029. Menurut dia, masing-masing partai politik nantinya akan memiliki tokoh yang berpotensi diusung sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden.
"Yang penting kalau mau teknis politik, kita tambah aja supaya wakil presiden itu nanti tidak merepotkan dinamika pilpres 2029. Maka kalau bisa dia kerjanya sudah tiga tahun aja," kata Jimly saat ditemui usai menghadiri Sarasehan Nasional bertema Menyerap Aspirasi Umat Islam terkait Kriteria Wakil Presiden di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dia menjelaskan, dengan tidak adanya ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, masing-masing partai politik memiliki peluang untuk mengusung tokohnya sendiri dalam kontestasi Pilpres 2029.
Kondisi tersebut, menurut Jimly, perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pengganti Gibran. Dia mengingatkan agar figur wapres yang dipilih tidak berpotensi mengganggu dinamika politik dan pencalonan pada pemilu mendatang.
"Kalau misalnya wakil yang dipilih nanti potensial untuk seterusnya kan bisa mengganggu, maka saran saya ya sebaiknya kalau bisa jangan mengganggu di 2029," ujarnya.
Terkait waktu pengisian jabatan tersebut, Jimly menilai prosesnya tidak perlu dipaksakan berlangsung terburu-buru. Menurut dia, hal yang lebih penting adalah tercapainya kesepakatan dalam menentukan sosok yang akan mendampingi presiden.
"Karena ini masalah terlalu serius, enggak perlu diburu-buruin waktu, yang penting ada kesepakatan, enggak terlalu kaku harus 60 hari," ujarnya.
Ada 22 syarat jadi calon wapres
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani, sebelumnya menyampaikan ada 22 persyaratan yang perlu dipenuhi oleh calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming.
Ia mengatakan MPR telah membentuk panitia verifikasi untuk mengecek persyaratan-persyaratan calon wakil presiden (wapres) yang nantinya akan diajukan Presiden Prabowo Subianto itu.
Menurutnya, dua nama yang dikirim Presiden Prabowo untuk menempati posisi wakil presiden yang kini mengalami kekosongan pun akan dilengkapi dengan sejumlah persyaratan itu.
"Presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi," kata Muzani saat konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026) dikutip dari Antara.
Namun, Muzani tidak memerinci 22 persyaratan tersebut. Menurut dia, persyaratan-persyaratan itu nantinya akan dijelaskan oleh panitia verifikasi yang dikoordinasikan oleh Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dan diketuai oleh Ketua Fraksi Gerindra MPR Habiburokhman.
Selain itu, Muzani menyampaikan rapat gabungan MPR pada hari ini juga telah menyetujui panitia ad hoc untuk pemilihan dan penetapan wapres akan dipimpin oleh Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Tim tersebut akan diisi oleh 26 anggota.
"Rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden," katanya.
