Komisi III DPR Bahas RUU Penyadapan, Prosedur Izin Bakal Diseragamkan
JAKARTA, investortrust.id - Komisi III DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam pembahasan RUU tersebut adalah menyeragamkan prosedur penyadapan lintas lembaga yang selama ini tersebar di sembilan undang-undang berbeda.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Baca Juga
Besok, Irjen Eko Hadi Disidang Etik Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, menyoroti kesimpangsiuran regulasi penyadapan yang tersebar di berbagai aturan, mulai dari KUHAP, UU KPK, UU Intelijen Negara, UU Polri, UU Kejaksaan, hingga UU Narkotika. Menurutnya, prosedur dan jangka waktu yang tidak seragam berpotensi mengancam hak konstitusional warga negara.
"Saat ini belum terdapat undang-undang khusus mengatur mengenai penyadapan. Pengaturan penyadapan dalam undang-undang tersebut tidak mengatur penyadapan secara rinci dan prosedurnya masih beragam, ada yang memerlukan izin pengadilan, ada pula yang langsung tanpa izin," ujar Habiburokhman.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil memerinci kewenangan penyadapan setidaknya terpecah ke dalam sembilan undang-undang sektoral.
"Kita menyadari bahwa soal penyadapan ini paling tidak ada sembilan undang-undang yang mengatur soal penyadapan, mulai dari undang-undang tentang telekomunikasi, kemudian juga narkotika, psikotropika, tindak pidana perdagangan orang, kemudian juga KPK, kemudian juga terkait dengan terorisme dan pencucian uang," kata Nasir.
Baca Juga
Polri Ungkap Sosok TK dalam Kasus Penyadapan terhadap Presiden Prabowo
Menanggapi hal tersebut, Kabaintelkam Polri, Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti menyatakan, pihaknya mendukung penuh pembentukan payung hukum tunggal tersebut serta mengusulkan penyeragaman standar pengamanan dan pencatatan bagi seluruh instansi pemilik alat sadap.
"Sikap dari Baintelkam Polri mendukung pembentukan Undang-Undang tentang penyadapan, karena undang-undang ini tentunya akan memberikan kepastian hukum bagi aparat yang bertugas dan sekaligus juga memberikan perlindungan kepada masyarakat," tutur Dedy. (M-4)
