Prabowo Sebut Demokrasi Dikuasai Pemodal, Rp 100 Miliar Belum Tentu Jadi Bupati
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia telah memilih sistem demokrasi sebagai jalan untuk membangun bangsa. Namun, kata Prabowo, demokrasi yang dicita-citakan pendiri bangsa bukanlah demokrasi yang bisa dibeli, disandera, dan dikuasai pemilik uang yang berasal dari cara ilegal seperti yang terjadi saat ini.
"Kita sudah bangun sistem yang kita inginkan adalah demokrasi. Kita ingin demokrasi. Tapi bukan demokrasi yang akhirnya bisa dibeli, bisa disandera, bisa dikuasai oleh mereka yang punya uang, uangnya didapat dengan cara tidak halal," kata Prabowo saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Sabtu (14/11/2026).
Baca Juga
Prabowo Sentil Tokoh yang Jadi Pelacur Intelektual, Singgung Kekuatan Asing
Biaya politik yang tinggi menjadi persoalan yang harus dibenahi dalam membangun demokrasi di Indonesia saat ini. Prabowo mengungkapkan, seorang calon bupati harus mengeluarkan uang hingga puluhan miliar. Bahkan, di beberapa daerah, modal Rp 100 miliar belum tentu terpilih sebagai bupati.
"Bagaimana bisa, untuk jadi bupati harus keluar uang puluhan miliar rupiah? Saya dengar di beberapa tempat Rp 100 miliar. Belum tentu menang," katanya.
Tak hanya kepala daerah, Prabowo mengatakan, calon anggota DPR pun mengeluarkan modal Rp 40 miliar hinga Rp 50 miliar dan tidak menjamin mendapat kursi.
"Untuk jadi anggota DPR 40 miliar, 50 miliar, belum tentu menang," katanya.
Prabowo mempertanyakan arah bangsa dengan tingginya biaya politik tersebut. Prabowo meyakini hal itu tidak sejalan degnan cita-cita para pendiri bangsa, termasuk para tokoh Muhammadiyah, seperti KH Ahmad Dahlan dan Ki Bagus Hadikusumo.
"Mau ke mana negara kita? Apa ini yang dicita-citakan oleh pendiri-pendiri bangsa kita? Apa negara ini yang kita perjuangkan, yang diperjuangkan oleh Ahmad Dahlan, yang diperjuangkan oleh Ki Bagus Hadikusumo? Tidak! Saya yakin tidak," katanya.
Baca Juga
Kepala Negara juga meyakini mayoritas rakyat Indonesia tidak menghendaki hal itu. Untuk itu, katanya, perlu adanya perbaikan dan koreksi atas penyimpangan dalam menjalankan demokrasi di Indonesia. Prabowo mengaku sudah berbicara dengan para pemimpin politik dan para ketua umum partai untuk memperbaiki sistem politik yang ada.
"Kalau ada penyimpangan, kita harus koreksi. Penyimpangan, koreksi!" Alhamdulillah sudah semakin ada kesadaran. Hampir semua ketua umum partai yang saya bicara paham, mengerti, sadar, kita harus adakan perbaikan sistem politik," katanya.
