Prabowo Klaim Hilangnya 30% Belanja Barang dan Jasa di APBN karena Mark Up

JAKARTA, Investortrust.id - Presiden Prabowo Subianto mengeklaim bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami kebocoran. Belanja barang dan jasa dari APBN dia sebut ada yang bocor.

“Belanja barang dan jasa dari APBN kita sekitar Rp 1.200 triliun, dari Rp 1.200 triliun diperkirakan 30% hangus karena mark up, penggelembungan alias korupsi,” kata Prabowo, saat peresmian tanwir dan milad ke-114 Muhammadiyah, di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Berdasarkan dokumen Nota Keuangan dan RAPBN 2026, belanja pegawai untuk 2026 ditaksir mencapai Rp 580,7 triliun, belanja barang ditargetkan Rp 706,73 triliun, belanja modal ditargetkan Rp 274,18 triliun, belanja subsidi ditargetkan Rp 318,88 triliun, dan belanja lain-lain mencapai Rp 488,83 triliun, serta bantuan sosial mencapai Rp 167,36 triliun.

Hingga 31 Oktober 2026, belanja barang yang dilakukan pemerintah mencapai Rp 545,3 triliun atau 77,3% dari APBN. Sementara itu belanja pegawai yang dikucurkan pemerintah mencapai Rp 320,4 triliun atau 89,4% dari APBN.

Baca Juga

Minta 70% Hasil Tambang Masuk ke Kas Negara, Prabowo: Kalau Perlu Kuasai Sahamnya

Untuk belanja modal, pemerintah telah mengeluarkan ke Rp 248,6 triliun atau 87,5% dari APBN. Di sisi lain, belanja bansos mencapai Rp 124,9 triliun atau 76,8% dari target di APBN.

Artinya, Prabowo menganggap sekitar Rp 360 triliun dari APBN menguap. Prabowo yakin dengan pengelolaan belanja yang terukur, negara akan menghemat Rp 400 triliun.

“Saya buktikan sebentar lagi, akan saya kumpulkan semua gubernur dan semua bupati, dalam waktu dekat saya akan tambah biaya,” ujar dia.

Menurut Prabowo penambahan anggaran daerah ini sebesar Rp 100 miliar untuk ibu kota provinsi dan minimal Rp 20 miliar untuk kabupaten/kota.

“Ini anggarannya sudah siap, akan saya kucurkan dalam waktu dekat,” kata dia.

Jika direalisasikan, artinya pemerintah kembali menambahkan Transfer ke Daerah (TKD). Selama 2026, pemerintah telah mengubah pagu anggaran TKD. Awalnya APBN 2026 dianggarkan Rp 693 triliun. Tapi, di tengah rehabilitasi bencana di Sumatra dan kebutuhan non-bencana, pemerintah menambah TKD sebesar Rp 29,5 triliun menjadi Rp 726,2 triliun.