Golkar Tak Ajukan Nama Calon Wapres, Pengamat: Jaga Soliditas Koalisi Prabowo
JAKARTA, investortrust.id – Sejumlah pengamat politik memuji sikap Partai Golkar yang tidak mengusulkan nama calon wakil presiden (wapres) kepada Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa menilai keputusan tersebut merupakan cermin kedewasaan politik dan komitmen Partai Golkar dalam menjaga soliditas koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Herry mengatakan, keputusan tidak mengusulkan nama calon wapres pengganti Gibran tersebut dianggap dapat mencegah munculnya persaingan kepentingan antarpartai.
"Saya rasa ini sikap jiwa besar dari Golkar yang lebih mengutamakan soliditas ketimbang ego sektoral untuk posisi tersebut. Maka bisa disebut sebagai fatsun dalam konteks koalisi," kata Herry saat dihubungi, Jumat (13/11/2026).
Baca Juga
Menurut Herry, keputusan Golkar menyerahkan sepenuhnya mengenai calon wakil presiden kepada Prabowo juga dapat menghindarkan koalisi pemerintahan dari potensi gesekan politik. Dikatakan, soliditas koalisi berisiko terganggu jika partai koalisi mulai berlomba mengajukan kandidat masing-masing.
Herry bahkan berpandangan figur wapres pengganti Gibran lebih ideal berasal dari kalangan nonpartai politik. Menurutnya, kandidat di luar partai koalisi berpotensi memiliki tingkat penerimaan yang lebih luas karena tidak merepresentasikan kepentingan salah satu partai tertentu.
"Lebih baik dari luar koalisi untuk menjaga soliditas dan menghindari resistensi. Karena tentunya jika dari luar, maka tingkat penerimaan semua anggota koalisi pasti tinggi. Lagipula kan Gibran juga bukan dari parpol mana pun," ujarnya.
Hal senada disampaikan pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Dikatakan, langkah Golkar tak mengusulkan kandidat wapres merupakan kedisiplinan dan loyalitas terhadap kepemimpinan Prabowo dalam koalisi pemerintahan. Menurutnya, sikap tersebut penting agar proses pengisian jabatan wakil presiden tidak menimbulkan tarik-menarik kepentingan politik.
"Saya melihat sikap Partai Golkar ini positif. Mengapa? Karena Pak Prabowo merupakan ketua koalisi, komandan, sekaligus pemimpin koalisi. Tentu akan lebih baik ketika partai-partai koalisi, termasuk Golkar, menyerahkan sepenuhnya kewenangan tersebut kepada Pak Prabowo," kata Ujang.
Ujang mengatakan, Golkar sebagai salah satu partai besar dalam pemerintahan memiliki peran strategis untuk menjaga keharmonisan koalisi. Dengan tidak mengajukan kandidat maupun memaksakan kadernya, Golkar dinilai telah memberikan contoh bagaimana partai pendukung pemerintah dapat mengedepankan kepentingan bersama.
"Di situ ada kedisiplinan, ada ketaatan, dan ada loyalitas. Namun, tentu partai-partai koalisi, termasuk Golkar, tetap dipersilakan untuk berdiskusi dengan Pak Prabowo, memberikan masukan, pertimbangan, dan lain sebagainya," ujarnya.
Ujang menilai sikap tersebut juga berpotensi memberikan nilai politik positif bagi Golkar di mata Prabowo. Dikatakan, Prabowo membutuhkan dukungan partai-partai koalisi yang solid untuk menjaga stabilitas pemerintahan.
"Golkar merupakan salah satu jangkar dalam pemerintahan, kekuasaan, dan koalisi. Karena itu, tindak-tanduk serta perilaku institusional partainya tentu akan mendapatkan perhatian dari partai-partai lain," kata Ujang.
Menurut Ujang, keputusan Golkar di bawah komando Bahlil Lahadalia yang tidak membatasi kandidat dari kalangan partai politik juga memperlihatkan keterbukaan terhadap figur profesional. Sikap tersebut dinilai memberikan keleluasaan kepada Prabowo untuk mempertimbangkan calon berdasarkan kebutuhan pemerintahan, bukan semata-mata kepentingan pembagian kekuasaan di antara partai koalisi.
"Golkar menunjukkan sikap terbuka dan kedewasaan politik sehingga langkah Presiden dalam menentukan calon wakil presiden tidak dibatasi oleh kepentingan partai tertentu," ujarnya.
Baca Juga
Pekan Depan, Prabowo dan Partai Koalisi Bahas Calon Wapres Pengganti Gibran
Diberitakan, Partai Golkar memastikan tidak mengusulkan nama calon wapres pengganti Gibran Rakabuming. Politikus Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng menyatakan, partai yang dipimpin Bahlil Lahadalia itu menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo untuk mengajukan dua nama calon wapres yang akan dipilih oleh MPR.
“Semua kita serahkan kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan dua nama tersebut," kata Mekeng di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Mekeng juga menegaskan calon wapres baru tidak harus berasal dari partai politik anggota koalisi pemerintahan. Menurutnya, Prabowo memiliki keleluasaan untuk mempertimbangkan figur dari kalangan profesional maupun partai politik.
"Mau dari partai, mau dari profesional terserah, terbuka itu," ujar Mekeng.
