Gibran Berhenti sebagai Wapres, Negara Siapkan Fasilitas Ini Sesuai Undang-Undang

JAKARTA, investortrust.id – Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pemberhentian dirinya dari jabatan Wakil Presiden RI kepada MPR dan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (12/11/2026). Di balik pengunduran diri tersebut, Gibran yang berstatus sebagai mantan wakil presiden nantinya berhak memperoleh sejumlah fasilitas negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sebagai mantan kepala atau wakil kepala pemerintahan, negara tidak hanya memberikan dana pensiun, tetapi juga wajib menyediakan rumah kediaman yang layak beserta kelengkapannya, termasuk menanggung sejumlah biaya rumah tangga.

Ketentuan tersebut diatur secara resmi dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Aturan teknis mengenai pengadaan rumah kediaman ini kemudian diperinci melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.06/2022.

Berdasarkan regulasi tersebut, rumah kediaman bagi mantan presiden dan wakil presiden diatur memiliki batasan luas tanah maksimal 1.500 meter persegi. Ketentuan luas bangunan pun dibatasi dengan luasan yang sama.

Pengadaan rumah bagi mantan pejabat tinggi negara ini dapat ditempuh melalui beberapa skema, mulai dari membeli tanah beserta bangunannya, membeli tanah kemudian mendirikan bangunan, hingga membangun atau merenovasi rumah di atas lahan milik pribadi.

Baca Juga

Prabowo Bakal Bertemu Partai Koalisi Bahas Dua Nama Calon Wapres Pengganti Gibran

Komponen anggaran pengadaan rumah dihitung berdasarkan harga pasar tanah terendah di kawasan perumahan menteri atau pejabat negara di Jakarta, serta biaya pembangunan fisik dengan standar kualitas yang baik. Menteri Sekretaris Negara bertugas menyusun rincian anggaran tersebut untuk diajukan kepada Menteri Keuangan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan pagu dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemensetneg.

Air, Listrik, hingga Kesehatan Ditanggung Negara

Selain menyediakan tempat tinggal, negara juga menanggung berbagai kebutuhan rumah tangga mantan presiden dan wakil presiden. Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978 menyebutkan bahwa biaya rumah tangga yang ditanggung meliputi pemakaian air, listrik, dan telepon.

Kendati demikian, undang-undang tersebut tidak mematok nominal tetap atau batas maksimal pengeluaran, sehingga besarannya bergantung pada pemakaian riil. Sementara itu, untuk urusan pemeliharaan fisik rumah tetap menjadi tanggung jawab dari mantan pejabat yang bersangkutan.

Selain fasilitas tempat tinggal dan utilitas, mantan presiden dan wakil presiden juga berhak memperoleh perlengkapan rumah tangga, fasilitas kendaraan beserta perawatannya berikut sopir, serta jaminan perawatan kesehatan bagi diri sendiri dan keluarga.

Fasilitas rumah kediaman ini berpotensi besar melekat pada Gibran apabila proses pengunduran dirinya berujung pada pemberhentian secara hormat.

Kendati mekanismenya telah diatur rinci dalam PMK Nomor 120/PMK.06/2022, regulasi tersebut tidak mencantumkan satu angka nominal tetap yang berlaku secara seragam untuk pengadaan rumah bagi setiap mantan presiden maupun wakil presiden.