Jelang 2 Tahun Pemerintahan Prabowo, Ini 100+ Perubahan di Berbagai Sektor
JAKARTA, Investortrust.id – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasuki tahun kedua dengan membawa sejumlah agenda perubahan di berbagai sektor, mulai dari pangan, energi, kesehatan, pendidikan, hingga penegakan hukum. Sedikitnya 100 perubahan dan capaian diklaim menjadi bagian dari transformasi kebijakan pemerintah sejak Prabowo menjabat pada 20 Oktober 2024.
Pemerintahan Prabowo menjalankan berbagai kebijakan di tengah gejolak global serta berbagai program yang diklaim telah mengubah tata kelola dan pelayanan publik.
Di tengah konflik di Eropa dan Timur Tengah yang memicu tekanan terhadap pasokan dan harga energi dunia, pemerintah menjaga stabilitas harga Pertalite, solar, listrik, dan LPG tetap terjaga. Pasokan pangan nasional juga disebut relatif stabil.
Baca Juga
Di sisi lain, pemerintah mengklaim melakukan perubahan struktural untuk memperkuat ketahanan pangan, mengurangi ketergantungan impor energi, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta memperbaiki pengelolaan aset negara.
Ketahanan Pangan
Di sektor pangan, pemerintah berhasil memperkuat cadangan beras nasional hingga mencapai 5 juta ton pada April 2026, dibandingkan sekitar 2 juta ton sebelumnya.
Pemerintah juga telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan. Untuk mendukung produktivitas pertanian, sebanyak 77.270 pompa didistribusikan pada 2024–2025 dan ditambah 11.000 unit pada 2026 guna membantu mengatasi dampak kekeringan.
Reformasi tata niaga pupuk turut menjadi agenda penting. Dari sebelumnya menghadapi 145 regulasi distribusi yang dinilai rumit, pemerintah menyatakan penyaluran pupuk kini disederhanakan melalui satu peraturan presiden, dengan distribusi langsung dari Pupuk Indonesia kepada pengecer dan petani.
Selain itu, pemerintah menetapkan harga pembelian gabah minimum Rp6.500 per kilogram untuk menjaga pendapatan petani. Pengembangan koperasi desa juga diarahkan untuk memperpendek rantai perdagangan hasil pertanian dan perikanan.
Di sektor perikanan, pemerintah merencanakan pengadaan 4.582 kapal modern dengan kapasitas 10–1.500 gross tonnage (GT), pengembangan 40.000 lokasi budi daya ikan air tawar, serta pembangunan tambak udang terintegrasi seluas 2.000 hektare di Waingapu, Nusa Tenggara Timur.
Baca Juga
Setelah B50, Pemerintah Godok E50 untuk Wujudkan Kemandirian Energi
Energi Terbarukan dan Pengurangan Impor
Pada sektor energi, pemerintah menempatkan pengurangan ketergantungan impor sebagai salah satu sasaran strategis.
Kebijakan biodiesel B50 sebagai langkah menuju swasembada solar. Padahal, sebelumnya Indonesia masih mengimpor sekitar 4,9 juta kiloliter solar. Pemerintah juga mengembangkan bioetanol E20 secara bertahap dengan target swasembada bensin pada 2029.
Di sektor kelistrikan, program pengembangan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt (GW) diluncurkan untuk memperbesar porsi energi terbarukan. Pemerintah juga mendorong pembangunan jaringan gas dan penggunaan kompor listrik guna mengurangi beban subsidi LPG yang disebut mencapai Rp87 triliun.
Pengembangan kilang dan fasilitas penyimpanan energi turut menjadi perhatian. Pemerintah menyiapkan investasi pada 10 kilang modular dan enam tangki penyimpanan baru untuk memperkuat ketahanan cadangan energi nasional.
Kesehatan dan Pendidikan
Di bidang kesehatan, pemerintah telah meningkatkan kapasitas 66 rumah sakit untuk memperluas layanan jantung. Pemerintah menargetkan seluruh daerah memiliki rumah sakit umum daerah dengan fasilitas lengkap pada 2029.
Program pemeriksaan kesehatan gratis tahunan juga diperkenalkan untuk memperluas deteksi dini penyakit. Sementara itu, pendanaan deteksi dan pengobatan tuberkulosis disebut meningkat sepuluh kali lipat.
Program makan bergizi gratis (MBG) menjadi salah satu instrumen intervensi gizi. Cakupannya diarahkan tidak hanya kepada anak sekolah, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Pemerintah turut memperketat pedoman teknis pelaksanaan MBG setelah muncul kasus keracunan makanan. Langkah yang disebut ditempuh antara lain melarang bahan pangan berisiko tinggi, menambah kapasitas dapur secara bertahap, dan menguji coba layanan makanan prasmanan.
Pada sektor pendidikan, pemerintah menargetkan revitalisasi 300.000 sekolah selama 2025–2029. Program lain mencakup penyediaan dua juta layar interaktif di ruang kelas, bantuan perlengkapan sekolah, serta pembangunan 500 Sekolah Rakyat berasrama untuk keluarga miskin.
Baca Juga
Hingga September 2026, sebanyak 182 Sekolah Rakyat disebut telah beroperasi. Pemerintah juga menyiapkan 100 Sekolah Garuda, yang terdiri atas 20 sekolah baru dan 80 sekolah hasil transformasi, untuk memperluas akses pendidikan berkualitas.
Danantara Dorong Hilirisasi dan Restrukturisasi BUMN
Di sektor industri, pemerintah menempatkan Danantara sebagai instrumen untuk memperbesar peran negara dalam investasi dan hilirisasi.
Pemerintah menyebut langkah ini ditujukan agar keuntungan pengembangan industri hilir tidak hanya dinikmati investor asing, tetapi juga memberikan nilai tambah lebih besar bagi perekonomian nasional.
Danantara bersama Pindad juga disebut tengah mengembangkan mobil nasional. Di bidang teknologi, kerja sama Danantara dengan Arm diarahkan untuk memperkuat partisipasi Indonesia dalam industri semikonduktor, termasuk melalui pelatihan 15.000 insinyur semikonduktor yang dimulai pada Mei 2026.
Dalam pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN), pemerintah menargetkan konsolidasi sekitar 1.000 perusahaan menjadi sekitar 300 entitas yang dikelola secara profesional.
Selain itu, penataan anak usaha BUMN melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2026 disebut telah menutup 290 entitas hingga Agustus 2026, dengan penghematan biaya pengelolaan sekitar Rp50 triliun.
Pemerintah juga menghapus bonus berbasis keuntungan bagi komisaris BUMN dan mengurangi jumlah komisaris bank milik negara dari rata-rata 11 orang menjadi enam orang.
Perumahan dan Infrastruktur Diperkuat
Di bidang perumahan, kuota rumah bersubsidi disebut meningkat dari 220.000 menjadi 350.000 unit. Alokasi bantuan renovasi rumah juga dinaikkan dari 45.073 rumah pada 2025 menjadi 400.000 rumah pada 2026.
Pemerintah turut menyiapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan untuk membantu pengembang dan pemasok mengakses pembiayaan.
Baca Juga
Akad Massal KPR Libatkan 62.000 Debitur, Prabowo Pimpin Peluncuran di Batang
Sementara itu, pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall sepanjang 575 kilometer dirancang untuk melindungi kawasan pesisir utara Jawa yang menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut.
Dalam penanganan bencana di Sumatra, pemerintah menyebut anggaran negara dialihkan untuk mendukung pemulihan, dengan pengerahan 90.109 personel TNI dan Polri dalam rehabilitasi serta rekonstruksi.
Pemerintah juga memutuskan mendukung pembayaran cicilan pinjaman proyek kereta cepat Whoosh melalui APBN, meski rincian skema dan implikasi fiskalnya tidak dijabarkan dalam materi tersebut.
Penegakan Hukum dan Pengelolaan Aset Negara
Dalam penegakan hukum, pemerintah menekankan pemberantasan penyalahgunaan kawasan hutan, pertambangan ilegal, serta kejahatan ekonomi.
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menyita 6,2 juta hektare lahan hingga Oktober 2026. Pemerintah juga mengklaim melakukan penindakan terhadap tambang timah ilegal di Bangka Belitung melalui Operasi Halilintar.
Di bidang tata kelola, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 disebut menghasilkan penghematan Rp306,17 triliun melalui pemangkasan belanja perjalanan dinas, alat tulis kantor, sewa, dan kegiatan seremonial.
Pemerintah juga mengklaim penyelesaian 45 pengaduan investor hingga Juli 2026 melalui Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah dan Penyelesaian Masalah Pengusaha (P3-MPPE), yang disebut mengamankan investasi sekitar US$25 miliar–US$30 miliar.
Baca Juga
Efisiensi Anggaran Berlanjut di Kuartal IV-2026, Kemenkeu: Untuk Pertajam Belanja Negara
Untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan, pemerintah mengandalkan sistem Coretax yang menghubungkan pelaporan pajak dengan data yang dimiliki pemerintah.
Digitalisasi dan Diplomasi Internasional
Transformasi digital mencakup pembukaan pita frekuensi 6 GHz untuk mendukung Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7, penerapan pembatasan usia anak pada platform digital melalui regulasi TUNAS, serta perluasan penggunaan QRIS lintas negara.
Hingga Oktober 2026, materi pemerintah menyebut QRIS telah dapat digunakan di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan China.
Di bidang diplomasi, Indonesia menawarkan pengiriman 20.000 personel penjaga perdamaian untuk Gaza dalam Sidang Umum PBB pada September 2025. Indonesia juga mengirimkan 1.200 parasut untuk mendukung operasi bantuan udara bersama Yordania.
Pemerintah turut menyoroti tercapainya kesepakatan perdagangan Indonesia-Uni Eropa melalui Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), serta pembentukan Kementerian Haji dan Umrah untuk memperkuat koordinasi penyelenggaraan ibadah haji. Tak hanya itu, pemerintah telah membangun Kampung Haji di dekat Masjidil Haram.
Pemerintah juga telah menyiapkan 500.000 calon pekerja migran Indonesia terampil dan berdaya saing global hingga 2029 melalui program SMK Go Global.
