Arrmanatha Nasir, Dari Meja Perbankan ke Kursi Menteri Luar Negeri
Poin Penting
|
JAKARTA, invesotrust.id – Arrmanatha Christiawan Nasir sah menjadi menteri luar negeri menggantikan Sugiono. Sebelumnya menjabat sebagai wakil menteri luar negeri, pria yang akrab disapa Tata memiliki rekam jejak yang panjang di dunia diplomatik.
Lahir di Bangkok, Tailan pada 30 Desember 1971, Tata telah membentangkan karir di meja diplomasi selama lebih dari dua dekade.
Sebelum menjadi diplomat, Tata bekerja di sektor perbankan pada periode 1995-1997. Lulusan sarjana ekonomi dari University of Buckingham pada 1993 itu mendapatkan gelar MBG dari Leicester University dan magister hubungan internasional dari Universitas Indonesia.
Tata bergabung dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pada 1997. Dia membidangi isu ekonomi multilateral, termasuk peran sebagai negosiator di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Wakil Direktur Pertanian dan Komoditas di Direktorat Jenderal Multilateral pada 2005-2008.
Dia bertugas sebagai Perwakilan Tetap RI untuk PBB di New York sebagai Sekretaris Pertama bidang ekonomi dan pembangunan pada 2008-2012.
Baca Juga
Prabowo Lantik Sugiono sebagai Menko PMK dan Arrmanatha Natsir sebagai Menlu
Nama Tata dikenal luas publik saat menjadi Juru Bicara Kemlu pada 2014-2019. Presiden Joko Widodo mengangkatnya sebagai Duta Besar RI untuk Prancis, Andorra, Monako, dan UNESCO, pada 7 Januari 2019. Saat bertugas, Tata mendapat penghargaan Legion d’Honneur oleh pemerintah Prancis pada 17 November 2021.
Dia diangkat sebagai Duta Besar untuk PBB dan Otoritas Dasar Laut Internasional (ISA) pada 25 Oktober 2021. Tata menjadi wakil tetap Indonesia pertama untuk organisasi ini.
Pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penunjukannya sebagai wakil menteri luar negeri di Istana Negara. Ia mendampingi Menlu Sugiono bersama dua wamenlu lain, Anis Matta dan Arif Havas Oegroseno. Pengamat menilai pengalamannya di Kemlu memberi jaring pengaman dalam pengambilan keputusan arah kebijakan luar negeri.
Sepanjang 2026, Tata aktif menyuarakan posisi Indonesia di berbagai isu. Pada Februari, ia menyampaikan agenda keketuaan Indonesia di D-8, termasuk pembahasan Solusi Dua Negara. Pada Juni, ia menyatakan tawaran Prabowo menjadi mediator konflik AS-Iran masih terbuka.