Lima Bulan, Warga Bantaran Rel Senen Kini Tinggal di Hunian Layak

JAKARTA, Investortrust.id – Lima bulan cukup untuk mengubah kehidupan warga yang sebelumnya bermukim di bantaran rel kereta api kawasan Senen, Jakarta Pusat. Dari hunian yang berimpitan dengan rel, bising, dan berisiko tinggi, mereka kini menempati rumah yang lebih layak, aman, dan manusiawi.

Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, Sabtu (29/08/2026), mengatakan perubahan tersebut bermula dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke permukiman bantaran rel Senen pada 26 Maret 2026. Saat itu, Presiden menyaksikan langsung keluarga-keluarga yang tidur, makan, dan membesarkan anak-anak di tengah kebisingan kereta api serta ancaman keselamatan setiap hari.

Mendengar aspirasi warga, Presiden kemudian berjanji menyediakan hunian yang lebih layak. Janji itu diwujudkan dalam waktu lima bulan. Pada Jumat malam, 28 Agustus 2026, Presiden Prabowo kembali menemui warga yang sama, tetapi bukan lagi di bantaran rel. Mereka telah direlokasi ke hunian baru di kawasan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat.

Baca Juga

Seskab Bagikan Momen Hangat Prabowo Bersama Warga Relokasi Senen di Hunian Baru

“Lima bulan lalu, 26 Maret 2026, Presiden Prabowo menemui warga yang hidup di bantaran rel kereta api Senen. Tadi malam, 28 Agustus 2026, Presiden kembali menemui mereka. Namun, kali ini bukan lagi di bantaran rel. Mereka telah tinggal di hunian yang layak, aman, dan manusiawi,” kata Dirgayuza dalam keterangannya melalui akun Instagram pribadinya, Sabtu (29/8/2026).

Pertemuan itu berlangsung dalam suasana hangat dan mengharukan. Warga menyambut kedatangan Presiden dengan doa dan ungkapan syukur. Bagi mereka, perpindahan tersebut bukan sekadar perubahan alamat, melainkan awal kehidupan baru. Anak-anak kini mempunyai tempat yang lebih aman untuk belajar dan tumbuh, sedangkan para orang tua dapat beristirahat tanpa dihantui suara kereta api dan risiko kecelakaan.

Menurut Dirgayuza, relokasi tersebut memperlihatkan bahwa penataan permukiman tidak semestinya hanya memindahkan warga dari satu tempat ke tempat lain. Kebijakan perumahan harus menjaga martabat manusia sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan keluarga. “Mereka bukan sekadar dipindahkan, tetapi dimuliakan,” ujarnya.

Dirgayuza menilai perubahan dalam lima bulan itu mencerminkan arah transformasi perumahan yang diperjuangkan Presiden Prabowo, yakni memastikan setiap keluarga Indonesia dapat tinggal di rumah yang layak. Kebijakan tersebut ditempuh melalui pembangunan rumah baru yang terjangkau, renovasi rumah tidak layak huni, serta penataan kawasan kumuh.

Untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah membeli rumah, pemerintah menaikkan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP menjadi 350.000 unit. Pemerintah juga memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah, dan memperpanjang tenor kredit pemilikan rumah berbunga murah hingga 40 tahun.

Keberpihakan juga diarahkan kepada keluarga yang telah memiliki rumah, tetapi kondisi bangunannya tidak layak. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS ditingkatkan hampir sepuluh kali lipat, dari sekitar 45.073 rumah pada 2025 menjadi 400.000 rumah pada 2026. Pemerintah selanjutnya menargetkan renovasi dua juta rumah pada 2027. Kenaikan kuota BSPS tersebut juga telah dikonfirmasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman⁠.

Baca Juga

Kunjungi Hunian Relokasi Senen, Prabowo Disambut Doa dan Rasa Syukur Warga

Dirgayuza menegaskan bahwa rumah layak bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan pokok yang menentukan rasa aman, kesehatan, pendidikan anak, dan masa depan sebuah keluarga. Rumah merupakan bagian dari tiga kebutuhan dasar manusia—sandang, pangan, dan papan—yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab penting negara.

Kunjungan kembali Presiden Prabowo kepada warga relokasi Senen menjadi gambaran konkret bagaimana keputusan pemerintah dapat mengubah kehidupan masyarakat dalam waktu relatif singkat. Dari bantaran rel yang berbahaya menuju rumah yang lebih aman, perubahan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan perumahan pada akhirnya bukan sekadar berbicara mengenai jumlah unit, melainkan tentang manusia dan martabatnya.

“Melalui rumah baru yang terjangkau, bantuan renovasi, dan penataan kawasan kumuh, Presiden Solusi hadir agar setiap keluarga memiliki tempat yang pantas untuk pulang,” kata Dirgayuza. Kunjungan Presiden ke hunian baru tersebut juga diberitakan dalam laman resmi Presiden Republik Indonesia⁠.