DPR Soroti Pembatalan Investasi di Pati, Minta Framing Negatif Dihentikan
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyoroti maraknya investor yang membatalkan rencana investasi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ia menilai kondisi ini tidak boleh dibiarkan karena berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di kawasan pesisir.
Sari menegaskan pentingnya menjaga iklim investasi agar tetap sehat dan objektif. Menurutnya, framing berita negatif oleh kelompok tertentu telah membentuk persepsi buruk yang menakut-nakuti calon investor.
"Jangan sampai karena framing pemberitaan yang negatif kemudian investor takut masuk. Yang dirugikan pada akhirnya bukan hanya pemerintah daerah, tetapi masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku ekonomi di kawasan pesisir," ujar Sari dalam pertemuan Pimpinan DPR RI dengan ormas masyarakat Pati di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026) dikutip dari siaran pers.
Politikus Partai Golkar tersebut menyebut kritik terhadap rencana investasi adalah hal wajar dalam demokrasi, namun harus berbasis data dan fakta. Ia mengingatkan agar narasi negatif tidak membunuh potensi ekonomi Pati yang besar. Sari menekankan bahwa masuknya investasi wajib dibarengi regulasi yang jelas demi menjaga lingkungan serta melindungi hak-hak nelayan lokal.
Baca Juga
Untuk mencegah konflik kepentingan, pemerintah pusat dan daerah didorong untuk duduk bersama guna menyelaraskan agenda investasi dengan kelestarian lingkungan dan perlindungan warga. Pemerintah daerah juga diminta memperkuat komunikasi dengan calon investor sekaligus membuka ruang dialog yang transparan dengan masyarakat pesisir sejak awal. Selain itu, seluruh elemen mulai dari media, akademisi, hingga masyarakat sipil diharapkan dapat menyajikan informasi secara proporsional agar publik memperoleh gambaran yang utuh.
Sari menambahkan, peningkatan investasi di kawasan pesisir harus diarahkan untuk menciptakan nilai tambah nyata, seperti membuka lapangan kerja dan meningkatkan infrastruktur, tanpa menjadikan nelayan sekadar objek pembangunan.
"Jangan sampai masyarakat pesisir menjadi korban dua kali. Pertama, mereka menghadapi keterbatasan ekonomi. Kedua, ketika ada peluang investasi untuk meningkatkan kesejahteraan, peluang itu hilang karena informasi yang tidak proporsional," ungkapnya.