PKS Minta Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla Kalimantan

JAKARTA, Investortrust.id - Sekretaris Jenderal DPP PKS, Muhammad Kholid, meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan warga dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Menurutnya, karhutla bukan hanya persoalan asap, tetapi juga menyangkut kesehatan, lingkungan, dan penegakan hukum.

"Yang kita hadapi bukan hanya lahan yang terbakar. Ada warga yang kesehatannya terancam, ada anak-anak dan lansia yang menghirup udara tidak sehat," ujar Kholid dalam keterangannya, Senin (24/8/2026).

Kholid meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BNPB, dan BPBD di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, serta Kalimantan Selatan memperkuat kesiapan fasilitas kesehatan. Ketersediaan obat, oksigen, tenaga kesehatan, dan masker dinilai harus dipastikan menjangkau masyarakat terdampak.

"Jangan menunggu jumlah korban meningkat baru respons kesehatan diperkuat. Dalam situasi seperti ini, prinsipnya harus preventif," tegas Kholid. Ia menilai negara harus hadir lebih awal untuk melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan.

Selain warga, Kholid menyoroti dampak karhutla terhadap ekosistem dan satwa liar. Ia menyebut tim Manggala Agni menemukan satwa mati terbakar saat melakukan pemadaman di Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang.

Baca Juga

Prabowo Turun Langsung Tangani Karhutla Sumatra, Seskab Teddy: Pastikan Api Padam

"Ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pohon dan lahan. Di dalamnya ada sebuah ekosistem," kata Kholid. Ia meminta Kementerian Kehutanan dan BKSDA memperkuat pemetaan kawasan rawan serta jalur penyelamatan satwa.

Kholid juga mendorong penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti sengaja menyebabkan karhutla. Ia meminta proses hukum tidak hanya menyasar pelaku lapangan, tetapi menelusuri pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari pembakaran.

"Kalau kebakaran terjadi karena kesengajaan, penegakan hukumnya harus mengikuti aliran tanggung jawab sampai ke atas," ujarnya. Menurut Kholid, jika ditemukan keterlibatan korporasi, pertanggungjawaban hukum harus diterapkan secara tegas.

Ia juga meminta pemerintah memastikan anggaran tanggap darurat dapat digunakan secara cepat untuk pemadaman, layanan kesehatan, logistik, perlindungan kelompok rentan, dan pemulihan awal. Menurutnya, kecepatan penggunaan anggaran menjadi salah satu kunci respons di lapangan.

"Arahan Presiden sudah jelas. Yang harus kita pastikan sekarang adalah tidak ada jarak antara keputusan di Jakarta dan kebutuhan masyarakat di lapangan," kata Kholid.

Sebelumnya BNPB melaporkan bahwa karhutla di Kalimantan mencapai 54.564 hektare per Minggu (23/8/2026). Secara rinci kebakaran di Kalimantan Barat 38.310 hektare, Kalimantan Tengah 7.634 hektare, dan Kalimantan Selatan 8.620 hektare.

BNPB menegaskan operasi penanganan Karhutla akan terus dilakukan secara terpadu. Pemerintah mengandalkan kombinasi satgas darat, patroli udara, water bombing, dan operasi modifikasi cuaca.